REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh, mengatakan bahwa situasi politik yang dihadapi Nasdem saat ini merupakan bagian dari dinamika. Namun, ia menegaskan bahwa Nasdem tak memiliki masalah dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Mungkin di hari yang baik ke depan, karena bagaimanapun juga teman-teman tahu politik itu sangat cair. Jadi, kemungkinan itu masih ada, tapi saya tegaskan sekali hubungan dengan PDIP tidak ada masalah," ujar Prananda di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (11/5/2023).
"Sampai hari ini dan sekarang saya percaya hubungan kita masih baik dan memang waktu yang belum mempertemukan kita," katanya melanjutkan.
Ia mengatakan, semua partai politik tentu memiliki pandangan yang sama terkait kepentingan bangsa Indonesia. Termasuk Partai Nasdem yang juga tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Semua itu masih positif, tetapi saya yakin dan percaya untuk kepentingan bangsa dan negara ini, kemajemukan bangsa Indonesia tentu saya rasa tidak ada yang terlalu dipersoalkan pernyataan Pak Jokowi," ujar Prananda.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghormati tak diundangnya ia oleh Jokowi dalam silaturahim bersama enam ketua umum partai politik. Menurut dia, mungkin Jokowi menilai Partai Nasdem tak lagi berada di koalisi pemerintahannya.
"Saya bisa pahami itu (tak diundang ke Istana). Pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara," ujar Surya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Kendati demikian, ia menegaskan komitmen Partai Nasdem dalam mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 2024. Apalagi, terdapat kadernya yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Tetap (komitmen dalam pemerintahan Jokowi)," kata Surya Paloh menegaskan.
Sementara, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan mengapa Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka. Ia menyebut hal itu berhubungan dengan rekam jejak sosok Anies Baswedan yang diusung sebagai bakal calon presiden (capres).
"Dan kemudian mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari Bapak Presiden Jokowi karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," ujar Hasto.
Meskipun demikian, kata Hasto, Jokowi tentu saja akan mendengar segala masukan, termasuk kritik yang disampaikan. "Sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, Bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek, masukan, kritik, dan sebagainya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika