REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni didampingi sejumlah jajaran Pemerintah Kabupaten dan jajaran Forkompimda Kabupaten Ciamis meninjau langsung Lokasi Percepatan Reforma Agraria (LPRA) di Desa Muktisati Kecamatan Cipaku, Ciamis pada Senin (15/5/2023).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamen ATR/BPN, meninjau langsung Tanah Negara Eks HGU Perkebunan PT. Maloya dengan luas hasil pengukuran kadastral seluas 1.031.533 m2 yang telah berakhir pada 31 Desember 2010. 

"Amanah Presiden melalui Pak Menteri adalah supaya negara hadir di tengah-tengah masyarakat menjalankan Reforma Agraria dengan niat tulus ikhlas,” ucap Raja Antoni saat berdialog dengan masyarakat. 

Wamen ATR/BPN menjelaskan untuk progress sampai dengan saat ini sudah melakukan kegiatan penyuluhan, pengukuran bidang, dan pemberkasan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya akan segera disahkan SK Penetapan dari Kementerian ATR/BPN. 

“Ketika tahap inventarisasi selesai, pengecekan selesai lalu diajukan ke pusat untuk dibuat SK. Saat itu juga bisa tanah ini bisa kita redis,” terang Raja Antoni dalam siaran persnya.

Diketahui bahwa jumlah subjek sesuai yang diusulkan ke Kementerian ATR/BPN yaitu Sejumlah 428 Bidang dengan Jumlah KK Sebanyak ± 275 KK. Selain itu ada juga berbagai fasilitas umum seperti Institut Agraria, Pondok Pesantren serta sejumlah aset pemerintah.

“Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama mudah-mudahan proses redistribusi tanah eks PT Maloya dapat segera terlaksana,” ucap Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut. 

Wamen ATR/BPN berharap pada akhirnya masyarakat dapat menguasai dan memberdayakan tanah tersebut untuk dapat bercocok tanam lebih produktif dan menuai kesejahteraan. 

“Bukan hanya untuk bercocok tanam ya bapak ibu. Tetapi yang paling esensial adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran bapak ibu semuanya,” tutup Raja Antoni