REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya pada 2025 mencapai Rp 14 triliun. Dia perlu mendapatkan persetujuan dari anggota dewan.

"Kami awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini, sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp 14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp 6,4 triliun," kata AHY saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).

Baca: Audiensi dengan KSAD, Menteri AHY Bangga Bisa Kembali ke Mabesad

Mengingat jauhnya perbedaan antara pagu indikatif dan anggaran yang diajukan, AHY meminta anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2025 disamakan dengan anggaran 2023 yang sebesar Rp 7,49 triliun. Atau setidaknya dengan anggaran 2024 yang sebesar Rp 7,2 triliun.

"Kalau pun tidak, kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kalau tahun lalu Rp 7,2 triliun, saat ini tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp 620 miliar, artinya kalau ditambahkan kurang lebih Rp 7,8 triliun atau hingga Rp 8 triliun. Itu saja sangat berarti," ujar ketua umum DPP Partai Demokrat tersebut.

Menurut AHY, kementerian sedang berusaha untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia (World Bank) sebanyak 600 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,7 triliun untuk lima tahun ke depan. "Semoga cukup berarti untuk menanggulangi defisit anggaran di tahun 2025," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang selaku pimpinan sidang mengatakan, terkait usulan tambahan anggaran 2025 untuk Kementerian ATR/BPN yang memiliki selisih sebesar Rp 7,58 triliun dari pagu indikatif yang hanya Rp 6,45 triliun, pihaknya akan membahas hal tersebut lebih lanjut pada rapat dengar pendapat (RDP) yang akan datang.

"Komisi II DPR RI akan membahasnya pada RDP yang akan datang," kata politikus PDIP tersebut