REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Salah satu instrumen investasi yang cukup banyak dilirik masyarakat adalah saham. Namun, penting bagi masyarakat untuk mendalami perusahaan yang dituju agar jangan sampai memilih perusahaan yang ternyata memiliki sejumlah permasalahan.

Sebagai contoh, rencana initial public offering (IPO) atau penawaran saham perdana untuk masyarakat umum yang dilakukan PT Amman Mineral Internasional. Rencana ini rupanya mengundang kritik, dan memiliki permasalahan yang wajib dituntaskan sebelum melantai bursa.

Pakar hukum bisnis dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dhaniswara K Harjono, menegaskan Amman Mineral wajib terbuka soal permasalahan yang menderanya sebelum melakukan IPO.

“Bicara mengenai IPO itu kan menjual ke masyarakat, sehingga harus ada transparansi. Dari informasi yang saya terima, masalahnya nggak main-main, bidang ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan kemasyarakatan yang tidak dilaksanakan harus di-clearkan dulu,” papar Dhaniswara dalam acara diskusi di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Dhaniswara menyebut sebelum mengizinkan IPO, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengklarifikasi terlebih dahulu siapa yang melantai bursa, apakah induk usahanya atau bukan.

“Jadi sangat tidak ideal, bahwa sebenarnya holding company ini jangan sampai go public, tapi anak perusahannya boleh go public yang pasti untung,” ujar Dhaniswara.

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menyebut akan membicarakan rencana IPO PT Amman Mineral dengan OJK. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan rencana Amman Mineral Internasional melantai di bursa saham. Padahal perusahaan itu sudah memasukkan dokumen pendaftaran IPO ke OJK sejak 21 Maret 2023.

“Harus dipastikan yang mau kita IPO-kan itu yang memang layak IPO. Layak secara regulasi, layak secara lingkungan,” kata Adian. Adian juga meminta OJK mencermati rencana IPO tersebut. Sebab Adian masih menemukan masalah yang mendera perusahaan tambang itu.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan atau (Kemenaker) RI berencana mengecek langsung PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Kemenaker sudah menerima sejumlah masalah ketenagakerjaan yang patut didalami kebenarannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika