REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mengantongi sejumlah nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo. Nama-nama tersebut adalah sosok kekinian yang juga dekat dengan partai berlambang Ka'bah itu.

Nama terkuat yang diungkapnya berpotensi menjadi cawapres untuk Ganjar adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Apalagi eks kader Partai Gerindra itu dianggap seperti keluarga di PPP.

"Pak Sandi selama ini sudah komunikasi sering juga jalan bareng, surveinya juga bagus dan sering disebut-sebut. Itu bagi kami ya PPP, tentu nanti ada tahapan-tahapan berikut makanya saya sampaikan nama atau nama-nama, salah satunya Pak Sandi," ujar Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Adapun pada Juni mendatang, PPP bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan membahas lebih lanjut mengenai siapa sosok cawapres untuk Ganjar. Pembahasan ini menjadi bagian dari proses lanjutan kerja sama politik kedua partai tersebut.

"Juni nanti PPP akan lakukan langkah konkret untuk memantapkan kerja sama politik antara PPP dan PDIP. Kalau kemarin bulan lalu kami dalam tahap capres maka untuk memantapkan, konkretkan tahapan setelah capres ya, cawapres," ujar Arwani.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pembahasan cawapres untuk Ganjar Pranowo masih berproses. Sosok tersebut akan diumumkan pada saat momentum yang tepat.

"Tahapannya diumumkan cawapresnya, kemudian yang kedua mendapatkan dukungan dari partai dan dari rakyat, yang diorganisasi dari partai dan relawan. Setelah dapat dukungan, dalam momentum yang tepat akan diumumkan calon wakil presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Ditanya, apakah cawapres untuk Ganjar akan diumumkan pada Peringatan Bulan Bung Karno pada Juni mendatang? Hasto mengatakan bahwa itu merupakan waktu penting. Namun, pengumuman sosok tersebut masih menunggu momentum yang tepat.

"Apakah nanti akan diumumkan pada Juni atau Agustus, juga akan lihat seluruh persyaratan-persyaratan objektif dari seluruh partai politik juga melihat momentum dan juga dinamika politiknya yang ada," ujar Hasto.

"Jadi tegasnya, apakah Juni, apakah Agustus, atau pada bulan September, semuanya memerlukan kajian yang mendalam dan akan diumumkan pada momentum yang tepat," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika