REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menargetkan transaksi belanja negara sebesar Rp 500 triliun pada tahun ini. Adapun target ini mencakup 40 persen anggaran negara dibelanjakan melalui usaha mikro kecil dan koperasi, pro pemerataan ekonomi, transaksi belanja terintegrasi secara digital, serta mudah diakses pengusaha atau penyedia di Indonesia.

Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan mengatakan perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah.  Dalam hal ini ditunjuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membangun deteksi fraud e-purchasing.  

“Maraknya kasus korupsi di Indonesia, kurang lebih  50 persen terkait pengadaan barang/ jasa, strategi nasional pencegahan korupsi ingin mengedepankan solusi digitalisasi pengadaan barang/ jasa untuk mengurangi atau mengatasi hal tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2023).

Menurut Pahala, pengadaan pemerintahan  semaksimal mungkin akan dilakukan secara elektronik. Melalui digitalisasi, selain dapat mencegah korupsi, ternyata juga bisa mendorong kemajuan usaha UMK, dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Sementara itu Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihandoyo menambahkan LKPP memiliki misi untuk menjawab bagaimana anggaran negara bisa diarahkan untuk menggerakkan perekonomian negara, dan bagaimana anggaran belanja negara tersebut tidak disalahgunakan atau diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu.  

“Maka itu, selain pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui e-katalog, kami juga melibatkan pihak swasta pengelola marketplace sebagai mitra toko daring, agar program LKPP terkait pengadaan barang dan jasa menjadi mudah, cepat, dan dari segi pengawasan lebih transparan dan akuntabel.  Tentunya semakin banyak produk yang tayang e-katalog ataupun marketplace, dan semakin banyak dibeli,” ucapnya.

Sebagai mitra Toko Daring LKPP, Mbizmarket telah mengaktifkan berbagai fitur dalam upaya pencegahan fraud dan mitigasi risiko. Mbizmarket memiliki fitur manajemen persetujuan, untuk menjalankan proses persetujuan dari pejabat pembuat komitmen, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran kepada pejabat pengadaan yang melakukan pesanan yang dilakukan dalam sistem agar kontrol dan pengawasan terjadi dan tercatat dalam sistem. Selain itu, transaksi di atas Rp 50 juta, Mbizmarket juga telah tersedia fitur negosiasi online, yang berdasarkan peraturan, mutlak harus dilakukan.  

“Dalam upaya untuk mengedepan transparansi pengadaan barang dan jasa, juga agar tercapai akuntabilitas, Mbizmarket telah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.  Bendahara dapat melakukan pembayaran barang/ jasa yang dibeli secara online melalui BPD masing-masing daerah,” ucapnya.

National Head of Mbizmarket Joko Wardoyo menambahkan dalam upaya pencegahan fraud,  setiap user, dan user penyedia atau vendor yang memanfaatkan platform Mbizmarket, dikurasi latar belakang perusahaannya, termasuk dilakukan verifikasi atas semua dokumen legalitas yang diajukan.  

“Dengan cara ini kami berupaya meminimalkan resiko bagi pengguna platform Mbizmarket tidak bertransaksi dengan pihak yang tidak jelas latar belakangnya,” ucapnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP) Ide Juang Humantito menambahkan otomatisasi pelayanan publik, virtualisasi proses bisnis pemerintah, dan virtualisasi proses pelayanan publik merupakan langkah tepat dilakukan. Dalam hal ini BKPP juga telah melakukan berbagai langkah, misalnya mengembangkan e-audit dan pemanfaatan open source intelligent untuk profiling. 

Profiling yang dilakukan bukan hanya terkait individu seperti laporan harta kekayaan penyelenggara negara namun juga profiling perusahaan penyedia barang dan jasa. “Dari sudut pandang auditor,  tentunya lebih mudah mengaudit transaksi pengadaan yang dilakukan di marketplace dibanding transaksi pengadaan e-katalog, karena marketplace telah terintegrasi antara pembelian dan pembayaran, sehingga bisa ditelusuri jejak perbuatan dan dampak finansialnya,” ucapnya.

Menurutnya berbagai upaya untuk memperbaiki sistem belanja elektronik perlu terus dilakukan dengan menggalang kerja sama berbagai pihak; pemerintah dan kalangan swasta.  

“Suatu hari kelak, kita semua berharap Indonesia akan menerapkan pengadaan secara digital sepenuhnya,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika