REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pameran Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2025 resmi digelar di JIExpo Kemayoran mulai 30 Juli hingga 1 Agustus 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam mendorong kolaborasi multipihak guna memperkuat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pemerintah.

Mengusung tema “Digitalisasi Pengadaan untuk Indonesia Emas; Inovasi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan”, ICEF-IPFE 2025 diselenggarakan atas kerja sama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI), Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dengan dukungan PT Satu Tujuan Event sebagai pelaksana.

Pameran nasional terbesar di bidang pengadaan barang/jasa ini menempati area seluas 2.700 meter persegi, menampilkan berbagai produk unggulan dari puluhan merek ternama, mulai dari teknologi informasi, perangkat lunak, kendaraan listrik, videotron, smartboard interaktif, drone, alat berat, hingga produk dari e-marketplace mitra LKPP RI. Bank BRI dan Bank DKI Jakarta turut mendukung kegiatan ini sebagai mitra perbankan resmi.

Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menekankan pentingnya forum ini dalam memperluas kontribusi UMKM ke dalam sistem belanja negara yang semakin terdigitalisasi. Menurutnya, digitalisasi pengadaan menjadi prasyarat untuk membangun sistem yang lebih cepat, tepat, dan transparan.

"Platform katalog versi 6 dan e-marketplace mitra LKPP merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi pengadaan pemerintah. Regulasi sudah jelas, sistem sudah ada, dan job description juga tersedia. Maka pejabat pengadaan tidak perlu ragu selama transaksi dilakukan sesuai aturan," ujar Hendrar usai membuka acara, Rabu (30/7/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa semakin banyak penyedia bergabung dalam ekosistem katalog dan lokapasar, akan semakin kompetitif pasar pengadaan nasional yang berbasis produk dalam negeri.

Ketua Umum IAPI, Andi Zabur Rahman, menambahkan bahwa IPFE yang sejak 2014 menjadi forum profesional pengadaan, kini diperkuat melalui kolaborasi bersama Kadin sebagai representasi pelaku usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperbesar dampak strategis pengadaan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, melalui penguatan rantai pasok domestik dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan.

Salah satu peserta pameran, platform e-marketplace Mbizmarket, turut hadir di booth 032 Grand Ballroom JIExpo. Kehadiran Mbizmarket sebagai mitra resmi LKPP RI menegaskan dukungan terhadap transformasi digital pengadaan serta komitmen pada penggunaan produk dalam negeri.

CEO & Founder Mbizmarket, Ryn Hermawan, menjelaskan bahwa platformnya dirancang untuk mempermudah transaksi APBN/APBD secara efisien dan transparan. Selain dilengkapi fitur penanda Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Mbizmarket juga bertindak sebagai Wajib Pungut (WAPU) sesuai PMK No. 58/PMK.03/2022, sehingga memudahkan pelaporan dan penyetoran pajak oleh penyedia maupun pembeli.

"Dengan hanya beberapa klik, transaksi dapat dilakukan dengan penyedia UMKM yang terdaftar. Selain itu, pengguna bisa langsung melihat nilai TKDN produk yang tersedia, mendukung target belanja produk dalam negeri," ujar Ryn.

Ikuti Whatsapp Channel Republika