REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI – China dan Amerika Serikat saling sindir terkait intervensi kedua negara masing-masing di Taiwan dan Korea Utara. Militer China menegur Amerika Serikat (AS) dan Kanada atas sengaja menimbulkan "risiko provokasi" setelah angkatan laut dua negara itu menggelar pelayaran bersama melalui Selat Taiwan yang sensitif.
Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan kapal destroyer dengan rudal kendali USS Chung-Hoon dan HMCS Montreal milik Kanada menggelar transit "rutin" di Selat Taiwan.
"Melalui perairan di mana kebebasan navigasi dan penerbangan laut lepas digelar sesuai dengan hukum internasional," kata Armada ke-7 Amerika Serikat dalam pernyataannya, Sabtu (3/6/2023) kemarin.
"Bilateral transit Chung-Hoon dan Montreal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitme Amerika Serikat dan sekutu dan mitra kami pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," tambah Armada ke-7.
Komando Teater Timur Tentara Pembebas Rakyat (PLA) mengatakan pasukannya memantau pelayaran kapal-kapal tersebut dan "menangani" situasinya sesuai dengan hukum dan regulasi.
"Negara-negara bersangkuatan sengaja menciptakan insiden di kawasan Selat Taiwan, sengaja memicu provokasi, merusak perdamaian dan stabilitas kawasan, dan mengirim pesan yang salah pada pasukan 'Kemerdekaan Taiwan'," kata Komando Teater Timur PLA dalam pernyataannya.
Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal Amerika Serikat dan Kanada bergerak ke arah utara selat dan tidak ada hal yang tidak biasa dalam pelayaran tersebut. Sementara kapal-kapal perang Amerika Serikat transit di sekitar selat sekali dalam satu bulan, tapi jarang sekutu-sekutu Washington melakukannya.
Misi pelayaran ini digelar saat kepala pertahanan Amerika Serikat dan China menghadiri pertemuan keamanan maritim di Singapura. Dalam kegiatan tersebut Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengecam China yang menolak pertemuan antara militer, sehingga perselisihan soal Taiwan dan sengketa Laut China Selatan masih mengalami kebuntuan.
Terakhir kali misi Amerika Serikat-Kanada di selat sempit itu dilaporkan pada bulan September tahun lalu. China menambah tekanan politik dan militernya untuk memaksa kedaulatan pada Taiwan. Pemerintah Taiwan menolak keras klaim China pulau itu bagian dari wilayahnya.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) pada Jumat (2/6) mengecam Rusia dan China karena tetap diam di tengah ancaman senjata pemusnah massal dan rudal balistik Korea Utara yang semakin meningkat.
Pernyataan itu disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang membahas kegagalan peluncuran satelit mata-mata militer milik Pyongyang. Pertemuan itu diadakan atas permintaan Amerika Serikat.
Pertemuan tersebut digelar setelah Korea Utara pada Rabu (31/5) meluncurkan roket pembawa satelit jenis baru, Chollima-1. Namun, peluncuran itu berakhir dengan kegagalan setelah roket yang membawa satelit itu jatuh ke Laut Barat Korea.
"Peluncuran ini mungkin telah gagal, tetapi ini melanggar resolusi Dewan Keamanan, meningkatkan ketegangan, dan berisiko mengganggu stabilitas dan situasi keamanan yang sudah sensitif di kawasan dan sekitarnya," kata wakil utusan Amerik Serikat untuk PBB Robert Wood.
Baca juga: Mualaf Lourdes Loyola, Sersan Amerika yang Seluruh Keluarga Intinya Ikut Masuk Islam
Wood menambahkan bahwa DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea) mempunyai dukungan dari "pembela setia" di Dewan Keamanan PBB. Pyongyang, kata dia, sedang mencoba untuk melazimkan peluncuran yang melanggar hukum.
''Dengan meningkatnya senjata pemusnah massal DPRK, ancaman rudal balistik, dan sikap Dewan yang diam saja, tidak dapat dipercaya bahwa dua anggota Dewan ini berharap Amerika Serikat dan sekutu-sekutu kami tidak berbuat apa-apa," kata dia.
Dia mendesak DK PBB untuk mengutuk peluncuran ilegal Korea Utara dan mendesak Pyongyang agar tidak melakukan peluncuran lagi.
DK PBB memiliki 15 negara anggota, yang terdiri atas lima anggota tetap: AS, Inggris, Prancis, China, Rusia, dan 10 negara anggota tidak tetap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika