Jumat 09 Jun 2023 16:25 WIB

Mahfud Sebut Pemerintah Manut Sama MK, Jabatan Firli Bahuri Cs Diperpanjang Sampai 2024

Meski, menurut Mahfud, pemerintah tidak sependapat dengan MK dalam beberapa hal.

Red: Andri Saubani
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan). Masa jabatan Firli Bahuri cs diperpanjang hingga 2024 menyusul putusan MK. (ilustrasi)
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan). Masa jabatan Firli Bahuri cs diperpanjang hingga 2024 menyusul putusan MK. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Flori Sidebang

Pemerintah memutuskan untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, putusan tersebut diambil setelah pemerintah mempertimbangkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi dan ahli ketatanegaraan.

Baca Juga

Dalam putusannya, MK menerima gugatan yang diajukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

"Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan komisioner KPK dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan MK," jelas Mahfud usai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/6/2023).