REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menginginkan target dari berbagai program dalam Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2023 terimplentasi dengan baik.
Perihal ini dijelaskan Mahfud yang juga menjabat Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat memberikan sambutan dalam pencanangan Gerbangdutas 2023, di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD), Kamis, (15/6/2023).
"Saya ingin Gerakan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang akan saya canangkan ini dapat terimplentasi dengan baik dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai," ujar Mahfud.
Mahfud mengutarakan, pencanangan Gerbangdutas menandai dimulainya secara serentak pelaksanaan program pembangunan di seluruh kawasan perbatasan Indonesia tahun 2023.
Pada tahun 2023, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp7,717 triliun lebih untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten/kota pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
"Hal tersebut harus kita kawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat secara optimal digunakan dan kemajuan yang telah kita capai bersama dalam upaya membangun perbatasan dapat kita tingkatkan," kata Mahfud.
Mahfud kembali menegaskan, pemerintah telah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas nasional, dan Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian besar dalam upaya membangun perbatasan.
Secara tegas, Jokowi menyatakan bahwa negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara.
"Juga merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Mahfud.
Sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi tersebut, sambung Mahfud, BNPP siap menghadirkan buah pembangunan nasional di Kabupaten Maluku Barat Daya dan masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau terluar.
"Seperti di Pulau Leti, Pulau Meatimiarang, Pulau Kisar dan Pulau Lirang agar merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Mahfud.
Sebagai informasi, dari alokasi anggaran sebesar Rp7,717 triliun tersebut, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 760,5 miliar untuk empat kabupaten perbatasan di Provinsi Maluku.
Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp 316,1 miliar; Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp 150,4 miliar; Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp 196,8 miliar; dan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp 96,9 miliar. Di samping untuk empat kabupaten, terdapat alokasi anggaran untuk Provinsi Maluku sebesar Rp 4,1 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika