REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Anthony Blinken berbagai keprihatinan atas situasi politik di Myanmar sejak kudeta pada 2021. Balakrishnan mengusulkan agar oposisi Myanmar dapat dilibatkan dalam negosiasi dengan ASEAN.

"Pada akhirnya Anda memang membutuhkan semua orang untuk duduk dan bernegosiasi. Saya tidak tahu berapa lama. Terakhir kali butuh 25 tahun untuk beberapa bentuk transisi demokrasi terjadi di Myanmar. Saya harap tidak akan memakan waktu selama itu," kata Balakrishnan.

Singapura adalah anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang melarang junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi setelah kudeta. ASEAN telah membuat konsensus untuk Myanmar. Namun konsensus itu tidak diimplementasikan oleh Myanmar. Balakrishnan mengatakan, Indonesia sebagai ketua ASEAN saat ini harus terlibat dengan spektrum luas pemangku kepentingan di Myanmar.

Menurut Balakrishnan, mungkin sudah saatnya kelompok perlawanan anti-junta Myanmar dilibatkan dalam pembicaraan. Karena pembicaraan dengan junta Myanmar tidak menuai hasil.

Serupa dengan Balakrishnan, Blinken juga mengungkapkan keprihatinan dan pesimis dengan situasi di Myanmar. Dia mengatakan, Washington mendukung upaya ASEAN untuk Myanmar.

 "Sangat penting bagi kami untuk terus mempertahankan tekanan yang tepat pada junta dan mencari cara, tentu saja, untuk melibatkan oposisi," kata Blinken.

 Amerika Serikat telah mengeluarkan sanksi terhadap militer Myanmar dan perusahaannya. Washington mendesak negara lain untuk menghentikan penjualan senjata ke junta.

Seorang ahli PBB pada  Mei mengidentifikasi 254 juta dolar AS pasokan yang dikirim dari entitas di Singapura ke militer Myanmar. Ditanya tentang laporan itu, Balakrishnan mengatakan, kebijakan Singapura adalah melakukan yang terbaik untuk mencegah senjata atau barang-barang yang dapat digunakan dalam peperangan sampai ke Myanmar. Balakrishnan mengatakan, Singapura akan bertindak berdasarkan temuan pakar PBB itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika