REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Negara-negara Uni Eropa menyepakati paket sanksi baru terhadap Rusia atas perangnya di Ukraina. Tujuannya mencegah Rusia mengelak dari sanksi-sanksinya melalui negara ketiga dan bisnis.
Sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan serangan skala penuh ke negara tetangganya pada Februari 2022 lalu Uni Eropa sudah sepuluh kali menjatuhkan sanksi pada Rusia. Sanksi-sanksi itu terdampak pada bank-bank, perusahaan-perusahaan, dan pasar-pasar Rusia bahkan sektor energi yang sensitif. Lebih dari 1.000 pejabat Rusia asetnya dibekukan dan dilarang masuk negara-negara Uni Eropa.
Sebagian besar sanksi terbaru lebih pada menutup celah sanksi-sanksi sebelumnya jadi barang yang penting bagi perang Putin tidak dapat melewati negara-negara yang berdagang dengan Uni Eropa dan berurusan seperti biasa dengan Moskow.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan paket baru ini akan "menangani pukulan lebih lanjut pada mesin perang Putin dengan memperketat batasan ekspor, mengincar entitas yang mendukung Kremlin."
"Alat anti-pengelakan kami akan mencegah Rusia mendapatkan barang-barang yang dikenai sanksi," kata von der Leyen, Rabu (21/6/2023).
Ini pertama kalinya sanksi Eropa mengincar perdagangan dengan negara lain. Selain sanksi pada Iran yang dituduh memasok drone ke Rusia. Paket sanksi terbaru juga melarang negara lain menjadi jalur produk dan teknologi Rusia yang dapat meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan Rusia.
Di paket terbaru, sebagai contoh bila Uni Eropa melihat ekspor cip komputer tertentu ke satu negara naik lima kali lipat, dan kemudian melihat ekspor dari negara ke Rusia dalam jumlah yang sama, maka Uni Eropa dapat mengambil tindakan untuk mengakhiri praktik tersebut.
Paket sanksi terbaru mengizinkan langkah-langkah membatasi penjualan atau ekspor barang dan teknologi berfungsi-ganda (yang dapat digunakan tujuan sipil maupun militer) sensitif ke negara ketiga yang dapat mengirimnya ke Rusia. Dengan paket sanksi terbaru Uni Eropa bisa memberi lebih banyak tekanan untuk mengakhiri praktik itu dibanding sebelumnya.
"Ini memang memberi tongkat besar yang dapat digunakan Uni Eropa untuk mengatakan: 'mohon jangan melakukannya' dan kemudian bila dilanjutkan kami akan melakukan langkah pembatasan," kata pejabat dari negara anggota Uni Eropa yang tidak bersedia disebutkan namanya karena peraturan itu belum resmi diumumkan.
Peraturan tidak bisa terlalu kaku karena Uni Eropa tidak ingin mengisolasi negara. "Kami harus melihat keseimbangan dengan negara-negara. Ketika kami menyinggung perilaku buruk mereka, kami harus memastikan kami tidak segera mengirim mereka ke tangan Putin," kata pejabat itu.
Paket sanksi terbaru juga menambah 71 orang dan 33 entitas yang masuk dalam daftar sanksi atas kasus deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke Rusia. Peraturan ini juga melarang kapal-kapal yang terlibat dalam pengiriman antar kapal untuk mengimpor minyak Rusia, menggunakan pelabuhan-pelabuhan Uni Eropa.
Selain itu paket sanksi terbaru juga memperpanjang penangguhan lisensi lima media yang dikuasai pemerintah Rusia di Uni Eropa. Paket-paket sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk disetujui. Paket terbaru sangat cepat disepakati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika