REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dengan tegas menyatakan soal diskualifikasi pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP negeri (SMPN), yang datanya bermasalah. Hal itu menyusul temuan dari tim investigasi yang melakukan verifikasi faktual data pendaftar di lapangan.

Tim tersebut menemukan ada pendaftar yang alamat domisili aslinya tidak sesuai dengan yang didaftarkan saat PPDB sistem zonasi. “Kalau di lapangan terbukti KK (kartu keluarganya) palsu, orangnya enggak ada, alamatnya fiktif, coret (dari data pendaftar PPDB). Langsung out,” kata Bima Arya di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad (9/7/2023).

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, Bima Arya mengatakan, ditemukan adanya sejumlah manipulasi atau perubahan data kependudukan pendaftar PPDB sistem zonasi. Seperti memasukkan nama calon peserta didik ke KK orang lain, tanpa sepengetahuan pemilik aslinya.

Selain itu, ada alamat pendaftar yang tidak ditemukan. Ada juga, menurut Bima Arya, KK yang diterbitkan kurang dari satu tahun. Padahal, terkait PPDB, syarat untuk pindah KK minimal tinggal satu tahun di alamat baru.