REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam wawancara CNN menyebutkan Israel dan Arab Saudi masih jauh dari kesepakatan normalisasi.
Pejabat AS telah bernegosiasi dalam upaya mencapai kesepakatan normalisasi yang sulit dipahami antara kedua negara. “Kami jauh dari sana. Kami punya banyak hal untuk dibicarakan,” kata Biden dalam sebuah wawancara dengan GPS Fareed Zakaria, dilansir dari Al Arabiya, Senin (10/7/2023).
Menteri energi Israel menyatakan penentangannya bulan lalu terhadap gagasan Arab Saudi mengembangkan program nuklir sipil sebagai bagian dari upaya menjalin hubungan antarnegara yang dimediasi AS.
Biden menunjuk pada keputusan Arab Saudi pada malam kunjungannya ke kerajaan itu musim panas lalu, untuk membuka wilayah udaranya bagi semua maskapai penerbangan, termasuk membuka jalan bagi lebih banyak penerbangan ke dan dari Israel.
Biden juga mencatat upaya menuju gencatan senjata permanen di Yaman. “Jadi, kami membuat kemajuan di wilayah ini. Dan itu tergantung pada perilaku dan apa yang diminta dari kami agar mereka mengakui Israel,” kata Biden dalam wawancara tersebut.
“Sejujurnya, saya tidak berpikir mereka memiliki banyak masalah dengan Israel. Dan apakah kita akan menyediakan sarana di mana mereka dapat memiliki tenaga nuklir sipil dan/atau menjadi penjamin keamanan mereka, itu saya pikir itu agak jauh,” ungkapnya.
Israel mengatakan akan berkonsultasi dengan Washington mengenai kesepakatan AS-Saudi yang memengaruhi keamanan nasionalnya. Israel, yang berada di luar Traktat Non-Proliferasi (NPT) sukarela dan tidak memiliki energi nuklir, diyakini secara luas memiliki persenjataan atom.
Kemarahan publik tumbuh di dunia Arab pekan lalu setelah salah satu operasi militer terbesar Israel di Tepi Barat yang diduduki selama bertahun-tahun, serangan di sebuah kamp pengungsi Jenin, kubu militan Palestina.
Arab Saudi pada Selasa bergabung dengan negara-negara Liga Arab lainnya dalam mengutuk serangan itu, yang menewaskan 12 warga Palestina. Bahkan sebelum kekerasan terbaru, Riyadh mengatakan normalisasi tidak mungkin dilakukan sampai tujuan kenegaraan Palestina tercapai.
