REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS mengapresiasi netralitas TNI jelang pemilu. Salah satunya ditunjukkan lewat pernyataan Kapuspen TNI terkait pencabutan salah satu kandidat capres, Ganjar Pranowo di wilayah TNI di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf merasa, ini menjadi satu bukti konkret netralitas TNI dalam pilpres maupun pilkada mendatang. Karena itu, ia menyambut baik tindakan TNI yang menjunjung tinggi netralitasnya itu.

Terutama, Almuzzammil melanjutkan, dalam proses demokrasi di Indonesia. Ketua Polhukam DPP PKS ini menilai, tindakan itu sudah sejalan amanat UU kalau TNI dan Polri memang wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu.

"Netralitas ini merupakan bagian penting dari upaya melahirkan pemilu yang berlangsung dengan lancar, jujur, dan adil," kata Almuzzammil, Selasa (18/7/2023).

Ia merasa, ini perlu menjadi contoh bagi aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia. Sebab, netralitas merupakan satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi institusi hankam dalam mendukung demokrasi berkualitas.

Anggota Komisi I DPR RI ini berharap, pelaksanaan Pemilu 2024, baik pilpres, pileg, maupun pilkada nanti akan semakin memperkuat demokrasi Indonesia. Serta, memperkuat integritas proses demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks ini, Almuzzammil turut mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama menjaga netralitas dan integritas Pemilu 2024. Termasuk, masyarakat itu sendiri yang nantinya akan memberikan hak suaranya.

"Dalam rangka menghadirkan  Pemilu yang bersih, adil, dan demokratis," ujar Almuzzammil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika