REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan pentingnya pemetaan wilayah di masing-masing provinsi untuk mengantisipasi dampak El Nino.
"Semua daerah harus memetakan mana daerah yang merah, kuning, dan hijau. Untuk daerah yang hijau yang airnya masih lebih dari cukup, harus kita dukung maksimal di situ. Untuk daerah kuning, yang airnya cukup, akan kita intervensi melalui irigasi, mekanisasi, varietas unggul. Untuk daerah merah, pemerintah daerah dapat mendorong daerah ini menjadi lumbung-lumbung pangan" kata Mentan Syahrul saat membuka Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak El Nino dan Percepatan Tanam yang dikutip di Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Mentan SYL menyampaikan, Menurut prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) puncak El Nino akan terjadi di bulan Agustus-September 2023. Ancaman tersebut berintensitas lemah hingga moderat sehingga dikhawatirkan akan berdampak kepada ketersediaan air atau kekeringan dan produktivitas pangan.
Untuk mengantisipasi ini, Mentan SYL mengaku telah mempersiapkan enam provinsi yang akan menjadi penyangga utama pasokan pangan nasional.
"Keenam provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Saya minta Jawa Barat maksimal mendukung dan bersama-sama bekerja dalam menjabarkan perintah Bapak Presiden dalam menghadapi El Nino," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat harus terlibat maksimal dalam mengantisipasi El Nino. Semua pihak harus berkomitmen untuk memastikan berbagai agenda dan program berjalan efektif di lapangan.
"Memang tidak boleh pede (percaya diri) berlebihan, tapi saya optimistis kita bisa menjaga pangan lebih dari 280 juta jiwa masyarakat Indonesia secara baik, kita bisa bersama-sama melewati ini," katanya.
Adapun terkait dengan berbagai strategi Kementan dalam menghadapi El Nino, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan, sebagai upaya antisipasi kekeringan yang panjang, Gerakan Percepatan Tanam (Gertam) di Jawa Barat akan dilaksanakan di setiap kabupaten masing-masing minimal 1.000 hektare.
"Jawa Barat sebagai sentra produksi diharapkan mampu menyangga produksi dan berkontribusi secara nasional," ujarnya saat mendampingi Mentan SYL.