REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengatakan Sidang Umum Ke-44 Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang akan digelar di Jakarta pada Agustus 2023 membahas ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

"AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet)," kata Putu dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (27/7).

Dalam pertemuan KTT ASEAN di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau tingkat eksekutif, kata Putu, menekankan isu ASEAN pada persoalan episentrum ekonomi. Namun, untuk level legislatif atau Parlemen Se-ASEAN menekankan pada aspek episentrum ekonomi, yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan).

"Dalam aspek itu, peran dan visi parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya bisnis 'as usual', tapi juga 'out of the box', melampaui daripada konsep-konsep biasa," ujarnya.

Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum Ke-44 AIPA di Jakarta menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.

Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark Tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen untuk tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar AS per tahun mulai 2020 guna aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.

"Dengan demikian, ini memang belum kita mampu mewujudkan. Harapannya jika ini tuntutan Indonesia juga menjadi tuntutan kawasan ASEAN kepada negara-negara maju," ujarnya.

Menurutnya, kesejahteraan ini wajib mengimplementasikan konsep ekonomi hijau, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau, dan masyarakat ASEAN mendapat dukungan secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Hal terpenting adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berkelanjutan, katanya.

"Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya pertumbuhan yang tinggi; ASEAN lainnya, justru jomplang atau rendah pertumbuhannya," ucapnya.

Ia menegaskan butuh pengawalan atau penjagaan terhadap ekonomi hijau, baik di dalam satu negara maupun dalam satu kawasan ASEAN, itu tentu harus dikawal secara bersama-sama melibatkan seluruh anggota ASEAN.

"Semua ini supaya tidak terjadi ketimpangan sampai berlarut-larut, dan kita di Parlemen/AIPA serta ASEAN wajib terus mengawal implementasi ekonomi hijau dan penanggulangan ketimpangannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika