REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati melanjutkan pemantauan pasokan dan distribusi LPG di wilayah Bali dengan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPBE di Pendungan, Denpasar, sore ini Ahad (30/7/2023). Pada sidak ini Nicke menyampaikan akan menindak tegas bagi agen atau pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 kilogram (kg) tidak sesuai dengan aturan.
Nicke menyampaikan di Bali stok LPG Subsidi 3 kg terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan, sehingga sekarang yang perlu diawasi adalah distribusinya hingga ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.
“Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita awasi. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada penyimpangan bisa segera dilaporkan ke 135,” ujar Nicke, dalam siaran persnya.
Lebih lanjut Nicke menjelaskan, proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 kg akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah. “Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. Untuk di Bali ini harganya Rp 18 ribu. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan,” lanjut Nicke.
Nicke menekankan jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Pertamina tidak segan untuk menindaknya. “Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ungkap Nicke.
Lebih lanjut Nicke juga meminta bantuan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memahami bahwa LPG Subsidi 3 kg peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu. Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melakukan registrasi menggunakan KTP untuk membantu pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan tidak melebihi kuota, dan prioritas bagi masyarakat yang berhak.
“Registrasi di Bali ini sudah 94 persen termasuk yang tertinggi. Kita harapkan dengan registrasi ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk membeli juga membantu Pertamina mempertanggung jawabkan LPG Subsidi ini siapa yang menikmati,” kata Nicke.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika