REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sodetan Ciliwung yang telah selesai dibangun untuk mengendalikan banjir di Jakarta. Ia mengatakan, upaya penanganan banjir Jakarta ini tidak hanya dilakukan di hilirnya, tapi juga di hulu.
Selain membangun Sodetan Ciliwung, pemerintah juga membangun Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi serta menormalisasi Sungai Ciliwung dan 12 sungai lainnya di Jakarta. Meski demikian, upaya tersebut baru bisa mengendalikan banjir Jakarta sekitar 62 persen saja.
"Yang sekarang ada Sodetan Sungai Ciliwung plus penanganan pompa-pompa, baik di Sungai Sentiong dan sungai di Ancol dan di 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. Itu pun baru mengurangi banjir kurang lebih 62 persen," kata Jokowi saat peresmian di Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).
Proyek Sodetan Ciliwung ini telah dikerjakan sejak 11 tahun yang lalu dan menelan anggaran hingga lebih dari Rp 1 triliun. Sodetan Ciliwung sepanjang 1,2 kilometer dan dua terowongan ini disebutnya bisa mengurangi banjir di enam kelurahan.
"Tapi kan baru 62 persen. Masih 38 persen yang harus dikerjakan. Normalisasi Sungai Ciliwung harus segera rampung. Dari 33 km yang ada baru selesai 16 km sehingga masih tersisa 17 kilometer," ujar Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan gubernur DKI Jakarta agar bersama-sama menyelesaikan proyek normalisasi di 12 sungai di Jakarta.
"Saya minta Pak Menteri PUPR, Pak Gubernur, sama-sama selesaikan ini termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir melintasi DKI Jakarta juga harus normalisasi," kata dia.
Jokowi menjelaskan lamanya penyelesaian proyek Sodetan Ciliwung ini karena masalah pembebasan lahan. Kegiatan pengeboran yang saat itu dilakukan sempat terhenti karena pembebasan tanah tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI yang saat itu dipimpin oleh Anies Baswedan.
Namun, setelah Jokowi menunjuk Heru Budi Hartono sebagai pj gubernur DKI Jakarta, pengerjaan proyek tersebut kembali dilanjutkan hingga tuntas.
"Karena memang pekerjaan ini sangat bergantung pada pembebasan lahan. Sehingga saat itu kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Sekarang rampung dan juga selesai," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan, upaya untuk mengendalikan banjir di Jakarta merupakan pekerjaan bersama-sama pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Sebab proses pekerjaan ini membutuhkan waktu yang lama.
"Ini pekerjaan jangka panjang. Belum urusan menangani rob dari arah Utara dari arah laut. Ini persoalan besar juga. Oleh sebab itu, saya katakan pekerjaan ini sama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika