Selasa 01 Aug 2023 22:22 WIB

Khofifah: Pemprov Jatim Miliki 6 UPT Penguatan Penyandang Disabilitas

Gubernur Khofifah menegaskan kesamaan hak penyandang disabilitas.

 Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mengunjungi Wisata Petik Jeruk 55 di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
Foto: Dokumen
Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mengunjungi Wisata Petik Jeruk 55 di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengemukakan saat ini Pemprov Jatim memiliki enam UPT yang bertugas melakukan penguatan kemampuan bagi penyandang disabilitas.

"Kami terus membangun strong partnership untuk memberikan lebih detail kebutuhan teknis dari para difabel," ujar Khofifah saat menghadiri kegiatan Temu Inklusi Nasional Ke-5 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jatim, Selasa (1/8/2023).

Baca Juga

Kepada para peserta, Gubernur Khofifah menegaskan komitmen terhadap kesamaan hak dan peluang bagi penyandang disabilitas.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menguatkan nilai-nilai inklusi terus dikembangkan di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, agama, bahasa, kondisi geografis, ekonomi, serta fisik, mental, dan intelektual.

"Inklusifitas merupakan salah satu isu yang menjadi fokus saya sejak menjabat sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI dulu. Kala itu saya ikut membahas perumusan undang-undang tentang penyandang cacat," kata Khofifah.

Khofifah juga menceritakan ketika menjabat sebagai Menteri Sosial RI yang menjadi leading sector Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bagaimana Undang Undang tentang Penyandang Disabilitas itu telah mengubah paradigma charity menjadi human rights terhadap para difabel.

"Paradigma belas kasih, bantuan, dan iba, berubah menjadi hak asasi manusia. Bahwa kita semua setara dan memiliki hak dan peluang yang sama dalam segala sektor di negeri ini," ucapnya. 

Ia menegaskan semua warga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang berdaya dan berperan dalam ekonomi, sosial, politik, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

"Temu inklusi ini menjadi kegiatan penting untuk mengingatkan kita bahwa ada bagian dari masyarakat yang masih harus didorong untuk terwujudnya kesetaraan perlakuan bagi mereka," ujarnya.

Selain itu kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun penyadaran publik akan perspektif dan pemahaman positif atas keberadaan difabel guna mencapai kesetaraan dan inklusi sosial bisa tercapai.

"Dalam rangkaian temu inklusi ini juga terdapat program live in, di mana difabel dari seluruh Indonesia tinggal bersama warga desa selama empat hari pelaksanaan Temu Inklusi Nasional Ke-5," katanya.

"Interaksi yang terjadi akan memahamkan warga desa terhadap kapabilitas, potensi, dan isu yang dihadapi difabel," kata Khofifah.

Gubernur Khfofiah juga mengapresiasi kesiapan Kabupaten Situbondo menjadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional Ke-5.

Sementara itu Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan untuk pertama kalinya Temu Inklusi Nasional digelar di pondok pesantren. Ia berharap hal ini bisa menjadi semangat bahwa lembaga pendidikan harus menjadi pionir dalam mewujudkan Indonesia inklusi.

"Melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memperlakukan para difabel dengan tepat," kata bupati.

Temu Inklusi Nasional Ke-5 ini diikuti oleh lebih dari 600 orang difabel dan diselenggarakan sejak tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2023.

Terdapat beragam kegiatan diantaranya seminar nasional, diskusi tematik, panggung seni dan budaya, serta beragam lomba yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap inklusifitas.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement