REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Lalu lintas di pusat bisnis Gurugram di selatan ibu kota India, Delhi, lebih sepi dari biasanya. Pihak berwenang mengatakan,  jumlah korban tewas akibat bentrokan Hindu-Muslim selama dua hari di wilayah itu telah meningkat menjadi tujuh orang.

Kekerasan meletus selama prosesi keagamaan oleh umat Hindu di Distrik Nuh yang didominasi Muslim pada Senin (31/7/2023). Kekerasan ini menewaskan empat orang, termasuk dua personel polisi, dan sekitar 60 orang luka-luka. Pada Rabu pagi, dua warga sipil lainnya meninggal karena luka-luka.

Kerusuhan menyebar ke Gurugram di Negara Bagian Haryana pada Senin malam dan berlanjut hingga Selasa (1/8/2023). Sebuah masjid dibakar dan imam dibunuh, bahkan beberapa toko dan restoran dirusak atau dibakar.

"Para konspirator (di balik bentrokan di Nuh) terus diidentifikasi. Sebanyak 116 orang telah ditangkap sejauh ini," kata Kepala menteri Negara Bagian Haryana, Manohar Lal Khattar.

Gurugram merupakan pusat bisnis yang menampung puluhan perusahaan multinasional, termasuk Google, Deloitte, dan American Express. Tidak diketahui apakah perusahaan tersebut masih beroperasi setelah kerusuhan. Sementara sekolah di sebagian besar wilayah diizinkan untuk dibuka kembali mulai Rabu (2/8/2023), dan beberapa institusi memilih untuk menangguhkan kelas fisik dan beralih ke kelas online di tengah kekhawatiran keamanan.

Pejabat polisi mengatakan situasinya telah berangsur normal. Semua lembaga pendidikan serta kantor beroperasi seperti biasa.  Namun, perintah larangan pertemuan kelompok di tempat umum tetap berlaku. Pasukan keamanan juga waspada terhadap protes yang direncanakan oleh kelompok nasionalis Hindu, termasuk di Ibu Kota Delhi.

"Pasukan tambahan telah dikerahkan di distrik tersebut dan kami terus memantau situasinya," kata juru bicara Polisi Gurugram, Subhash Boken.

Pada 2020, lebih dari 50 orang tewas dalam bentrokan agama di timur laut Delhi. Ini adalah kekerasan sektarian terburuk di ibu kota dalam beberapa dekade. Pemicu kerusuhan adalah undang-undang kewarganegaraan yang diperkenalkan oleh pemerintah. Menurut para kritikus undang-undang tersebut memarginalkan umat Islam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika