REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Pemerintah Rusia enggan terburu-buru menyatakan sikapnya terhadap gagasan perluasan koalisi BRICS. Isu ekspansi anggota disebut-sebut akan dibahas dalam KTT BRICS yang diagendakan digelar pada 22-24 Agustus 2023 mendatang.
"Kami pikir tidak perlu terburu-buru dan mengumumkan posisi kami sebelum (diskusi) berlangsung di antara negara-negara anggota BRICS. Bagaimanapun, kita berbicara tentang negara-negara yang memiliki kerja sama yang cukup konstruktif dengan kita di berbagai bidang," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov saat ditanya tentang kemungkinan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Argentina bergabung dengan BRICS, Kamis (3/8/2023), dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.
Kendati demikian, Peskov mengisyaratkan bahwa negaranya tak menolak perluasan BRICS yang saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. “Dalam satu atau lain bentuk, perluasan BRICS akan berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut dan penguatan organisasi ini,” ujar Peskov.
Sementara itu Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva telah menyatakan mendukung perluasan BRICS. Dia menyebut hal itu akan dibahas di antara para negara anggota BRICS saat ini.
“Kami akan membahas masuknya negara-negara baru (ke BRICS), dan saya berpendapat bahwa banyak negara yang ingin masuk. Jika sesuai dengan aturan yang kita tetapkan, kami akan menerima negara-negara yang masuk," ucapnya.
Sekitar 30 negara disebut telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS. Beberapa negara seperti Bangladesh, Ethiopia, Belarusia, dan Aljazair bahkan sudah mengajukan permohonan keanggotaan. Duta Besar Rusia untuk Mesir Georgy Borizenko juga mengklaim bahwa Kairo sudah resmi mengajukan permohonan keanggotaan BRICS.
Sebelumnya Pemerintah Cina telah menyatakan bahwa mereka berkomitmen memperluas koalisi BRICS. “Perluasan BRICS adalah konsensus politik yang dicapai oleh kelima anggota BRICS. Cina berkomitmen untuk memajukan ekspansi BRICS dan siap membawa lebih banyak mitra yang berpikiran sama ke dalam keluarga besar BRICS,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning pada 20 Juni 2023 lalu.
Dia menekankan, BRICS adalah platform penting untuk kerja sama di antara pasar negara berkembang dan negara berkembang. Oleh sebab itu BRICS berkomitmen menjunjung tinggi multilateralisme dan memajukan reformasi sistem tata kelola global. “Serta meningkatkan representasi dan suara pasar negara berkembang dan negara berkembang,” ucapnya.
BRICS dibentuk pada 2009 atas inisiatif Rusia. Tujuannya adalah mengembangkan kerja sama komprehensif antara negara-negara terkait.
Kursi keketuaan BRICS tahun ini dipegang oleh Cina. BRICS kerap dipandang sebagai “kutub perlawanan” terhadap kelompok ekonomi G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang.
Menurut data IMF, pada 2022 lalu, total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS telah mencapai 22,5 triliun dolar AS. Jumlah itu melampaui PDB G7 yang mencapai 21,4 triliun dolar AS. Negara BRICS kini dinilai menjadi aktor penting dan signifikan dalam memerangi pertumbuhan ekonomi serta konteks politik global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika