REPUBLIKA.CO.ID, Kubu Oposisi Denmark Protes Upaya Pemerintah Larang Aksi Bakar Alquran
KOPENHAGEN – Sebanyak tujuh partai oposisi Denmark telah menyuarakan keberatan atas upaya pemerintah negara tersebut melarang aksi pembakaran Alquran. Menurut mereka, pelarangan tersebut akan mengganggu prinsip kebebasan berbicara dan berekspresi.
“Semua pihak yang bertanda tangan di bawah ini menjunjung tinggi kebebasan sipil Denmark yang mendasar dan berpendapat bahwa kebebasan sipil harus selalu didahulukan dari dogma agama,” tulis ketujuh partai oposisi Denmark dalam sebuah pernyataan bersama, Kamis (3/8/2023).
Partai ultra-kanan New Right dan partai ultra-kiri Red-Green Alliance termasuk dalam tujuh partai oposisi yang menentang upaya Pemerintah Denmark mencegah aksi pembakaran Alquran. Mereka menilai, pelarangan itu dapat mengganggu kebebasan berbicara di negara tersebut.
Ketujuh partai oposisi juga menyatakan, dengan menyerah pada tekanan pihak luar, Pemerintah Denmark dapat membuka pintu bagi negara asing untuk mengintervensi urusan politik nasional negara itu. "Veto pelaku kekerasan tidak boleh menang serta tidak boleh menetapkan batas-batas politik Denmark dan demokrasi Denmark," kata mereka.
Jika digabung, ketujuh partai oposisi Denmark memiliki 72 kursi dari 178 kursi di parlemen. Sementara partai koalisi pemerintah menguasai 88 kursi. Meski terdapat protes, Menteri Kehakiman Denmark Peter Hummelgaard mengatakan pemerintah akan terus berupaya mencegah pembakaran Alquran.
Awal pekan ini Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan dia berharap upaya negaranya merancang alat hukum guna mencegah berulangnya aksi penistaan Alquran akan membantu meredakan konflik internasional yang berkembang dengan sejumlah negara Muslim.
“Fakta bahwa kami memberi isyarat, baik di (internal) Denmark maupun di luar negeri, bahwa kami sedang mengerjakannya (hukum untuk mencegah penistaan kitab suci) mudah-mudahan akan membantu mengurangi masalah yang kami hadapi,” kata Rasmussen kepada awak media setelah menghadiri pertemuan di parlemen, Senin (31/7/2023).
Dia menjelaskan, Denmark tidak dalam posisi tertekan dalam merumuskan dan merancang peraturan hukum untuk mencegah aksi penistaan kitab suci. “Tapi analisis politik kami adalah demi kepentingan terbaik kita semua. Kita seharusnya tidak hanya duduk dan menunggu ini meledak,” ujarnya.
Pekan lalu, Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson mengatakan, dia telah melakukan konsultasi erat dengan PM Denmark Mette Frederiksen tentang berulangnya aksi pembakaran Alquran di negara mereka masing-masing. Karena telah menuai kecaman luas, saat ini kedua negara sedang mengkaji cara-cara agar pembakaran Alquran atau penistaan kitab suci lainnya yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan, tak terjadi kembali.
Dalam percakapannya dengan Frederiksen, Kristersson menyampaikan bahwa saat ini Swedia sedang mengalami situasi keamanan paling serius sejak Perang Dunia II. “Kami menyadari bahwa negara dan aktor mirip negara secara aktif mengeksploitasi situasi ini,” ujarnya, Ahad (30/7/2023), dikutip Anadolu Agency.
Kristersson tetap membela pentingnya kebebasan berekspresi dan hak untuk memprotes. Namun dia pun mengakui bahwa buntut pembakaran Alquran telah menimbulkan bahwa bagi Swedia dan langkah-langkah perlu diambil untuk memperkuat ketahanan negara tersebut.
“Di Swedia, kami telah mulai menganalisis situasi hukum, termasuk Undang-Undang Ketertiban Publik, dengan tujuan mengeksplorasi ruang lingkup untuk langkah-langkah yang akan memperkuat keamanan nasional kita dan keamanan warga Swedia, di Swedia dan luar negeri," ucap Kristersson.
Sementara itu Pemerintah Denmark telah mengumumkan bahwa mereka sedang mengkaji langkah-langkah untuk melawan aksi serangan berbasis budaya dan agama menyusul pembakaran Alquran di negara tersebut. Denmark mengatakan, pembakaran Alquran memiliki dimensi yang ditujukan untuk memprovokasi dan menyebabkan kerugian, tak hanya baginya, tapi juga negara lain.
Denmark menggambarkan aksi pembakaran Alquran sebagai tindakan sangat agresif dan sembrono. Ia menekankan bahwa hal itu tak mewakili masyarakat di negara tersebut. “Denmark akan menjajaki kemungkinan campur tangan dalam situasi di mana negara, budaya, dan agama lain direndahkan guna mencegah konsekuensi negatif bagi keamanannya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika