Jumat 04 Aug 2023 14:51 WIB

Pemerintah: Skema KPR untuk ASN yang Pindah ke IKN Masih Dihitung 

Luas hunian yang disiapkan tipe 70 dengan luas tanah mencapai 90-an meter persegi.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Fernan Rahadi
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara.
Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (28/2//2023). Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah disebut-sebut tengah menyiapkan skema kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan harga terjangkau bagi para aparatur sipil negara atau ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, belum diputuskan skema KPR yang telah diputuskan.

"Kalau KPR belum diputusin, lagi dihitung oleh BTN, untuk bisa supaya terjangkau untuk ASN," kata Basuki di Sleman, Kamis (3/8/2023). 

Basuki mengatakan, nantinya bangunan rumah yang tengah disiapkan bagi ASN di IKN lebih baik dibandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Luas hunian yang disiapkan adalah tipe 70 dengan luas tanah mencapai 90-an meter persegi.

"Luasannya tapi kita tekan supaya angsurannya tidak lebih dari sekitar Rp 2 jutaan," ujarnya.