REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryantono memperkirakan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun menjadi 0,9 hingga 0,8 persen pada akhir tahun 2023. "Per Maret 2023 sudah mencapai 1,12 persen, mudah-mudahan akhir tahun ini jadi 0,8 atau 0,9 persen," kata Nunung Nuryantono, Sabtu (5/8/2023).
Nunung menyampaikan, angka tersebut berdasarkan peta jalan yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menargetkan kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat diselesaikan atau bisa mencapai nol persen di tahun 2024.
"Angka tersebut supaya kita tidak tergesa-gesa karena target 2024 jumlah miskin ekstrem nasional jadi nol persen," kata Nunung.
Nunung juga mengatakan, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka kemiskinan ekstrem per September 2022 sebesar 1,74 persen dan melalui survei yang sama pada Maret 2023. Kini angka miskin ekstrem turun menjadi 1,12 persen.
Menurut Nunung, ada tiga strategi besar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Yakni pengurangan beban yang salah satunya dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lalu peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantung kemiskinan dengan perbaikan infrastruktur dan sanitasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai salah satu lembaga negara yang membantu menangani kemiskinan ekstrem telah mengimplementasikan pemanfaatan dana desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
"Langkah yang diambil, yaitu dimulai dari memvalidasi data, lalu juga mendorong pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa agar lebih menyasar tiga strategi besar," ujar Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito.
Sugito menjelaskan bahwa dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa dapat mengalokasikan maksimal 25 persen untuk digunakan sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Di tahun 2023, pihaknya menggelontorkan dana sebesar Rp.70 triliun yang dibagikan kepada 75.265 desa. Menurut dia desa memiliki peranan sentral dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 merupakan tantangan yang besar karena faktor akses infrastruktur di beberapa daerah.
"Karena lokasi yang ditempati masyarakat miskin ekstrem biasanya di desa terpencil dan masih sulit akses ke fasilitas pendidikan maupun kesehatan," ujar Bhima.
Karena itu, Bhima menilai hal utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, yakni pembangunan jalan penghubung serta fasilitas publik lainnya sehingga memudahkan pemerintah dalam menyalurkan segala bentuk bantuan.
"Jalan-jalan penghubung harus dibangun dahulu sehingga bantuan, akses pendidikan dan akses kesehatan bisa cepat masuk dan dirasakan masyarakat miskin ekstrem," kata Bhima.
