REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Pemerintah federal Kanada mengatakan akan menghentikan sementara semua bantuan pembangunan langsung ke pemerintah Niger. Langkah ini sebagai respons kudeta di negara Afrika Barat itu.
Junta militer menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis Mohammed Bazoum pada 26 Juli. Niger menjadi negara ketujuh yang mengalami kudeta militer di Afrika Barat dan Tengah dalam tiga tahun terakhir.
Menteri-menteri pertahanan Afrika Barat menyusun rencana aksi militer bila junta tidak mengembalikan kekuasaan demokratis pada Ahad (6/8/2023).
"Kanada bersama dengan komunitas internasional dan mengungkapkan dukungan pada upaya mediasi ECOWAS (blok negara-negara Afrika Barat) untuk memulihkan ketertiban konstitusional di Niger. Pemerintah yang terpilih dengan demokratis harus segera dipulihkan," kata Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly dalam pernyataannya.
Dalam pernyataan tersebut, penghentian sementara bantuan ke Niger mencakup dukungan anggaran langsung ke Pemerintah Niger. Sebelumnya Pemerintah Belanda juga menangguhkan sementara kerja sama langsung dengan Pemerintah Niger.
Dalam pernyataannya, Jumat (4/8/2023), Belanda mengatakan, Den Haag mendukung program-program kerja sama pembangunan dan keamanan yang dilakukan melalui Pemerintah Niger. Namun, kini Belanda tidak ingin mendukung pelaku kudeta.
Dalam pernyataan tersebut, Pemerintah Belanda menambahkan, mereka sedang cara mendukung program kemanusian di Niger yang dilakukan melalui PBB dan organisasi internasional lainnya atau dengan mitra lokal.
Sejak kudeta negara-negara Barat menghentikan bantuannya ke Niger. Meski Niger merupakan salah satu negara termiskin di dunia dan mengandalkan bantuan asing untuk hampir setengah anggaran tahunannya.
Niger kaya akan sumber daya uranium dan minyak serta berperan penting dalam menghadapi pemberontak di kawasan Sahel. Karena itu, Niger cukup strategis bagi Amerika Serikat, Cina, Eropa, dan Rusia.
"Inggris sangat menyambut baik langkah ECOWAS dan (memang) diperlukan tindakan yang menentukan dengan komitmen yang kuat pada demokrasi," kata Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly setelah bertemu Presiden Nigeria Bola Tinubu di Abuja, Rabu (3/8/2023) lalu.
Pemimpin kudeta mengumumkan telah membuka kembali perbatasan udara dan darat dengan Aljazair, Burkina Faso, Mali, Libya dan Chad seusai ditutup pekan lalu.
Sebagian besar perbatasan barat yang dibuka kembali terletak di gurun terpencil. Gerbang penting untuk perdagangan Niger masih ditutup karena sanksi dari ECOWAS.
