REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akses stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ke jalan tol dan jalan utama belum dirampungkan, terutama untuk Karawang. Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi meminta, pemerintah segera mencarikan solusi.
Menteri BUMN merasa lambannya penyelesaian infrastruktur pendukung akses jalan dari dan menuju Stasiun Karawang karena pembangunan baru fokus ke Padalarang dan Tegalluar. Tapi, Wamen BUMN mengaku geram dengan PT KAI.
Otomatis, pembangunan akses jalan lamban, tidak sinkron operasional KCJB yang akan diresmikan Agustus 2023. Suryadi menyayangkan lemah koordinasi Kementerian BUMN sampai persepsi Menteri dan Wakil Menteri tidak sama.
"Hal ini menunjukkan kacaunya perencanaan proyek KCJB, di mana saat awal proyek berjalan, BUMN yang bertanggung jawab tidak sesuai bidangnya," kata Suryadi, Ahad (6/8/2023).
Konsorsium untuk KCJB, PSBI, terdiri dari Wijaya Karya 38 persen, KAI 25 persen, Jasa Marga 12 persen dan Perkebunan Nasional VIII 25 persen. Tapi, ia menilai, proyek ditangani BUMN yang bukan ahli perkeretaapian.
Kekacauan pelaksanaan proyek ini telah menyebabkan pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar atau Rp 18 triliun. Penyebabnya antara lain studi kelayakan proyek yang belum mencantumkan penjadwalan akuisisi lahan.
Sehingga, penyelesaian proyek sulit diprediksi, biaya pembebasan lahan yang hanya memperkirakan panjang trase dan harga petak tanah yang berada di lintasan. Lalu, luas lahan yang dibebaskan lebih besar dari rencana.
"Banjir yang melanda beberapa lokasi di sepanjang jalur proyek membuat sistem drainase harus ditata ulang dan lain-lain," ujar Suryadi.
Ia mengungkapkan, ternyata proyek KCJB ini bukan satu-satunya proyek kereta yang bermasalah. Proyek LRT juga ditengarai memiliki sejumlah masalah dalam desain awal dan juga spesifikasi kereta yang berbeda.
"Sehingga menyebabkan rumitnya integrasi sistem perkeretaapiannya dan berpotensi menyebabkan mundurnya jadwal operasional," kata Suryadi.
Dengan banyaknya masalah yang terjadi di proyek KCJB, ia meminta agar pemerintah berhenti membuat kegaduhan dan saling menyalahkan. Sebaiknya, pemerintah fokus pada solusi operasional KCJB yang diluncurkan Agustus.
"Pemerintah harus mengantisipasi segala hal agar keselamatan dan kelancaran perjalanan penumpang terjamin. Jangan sampai ada pembangunan yang tertinggal lagi," kata Suryadi.
