Sabtu 12 Aug 2023 19:41 WIB

Kemenkop UKM Targetkan 30 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital di 2024

Pemerintah akan menyasar pasar tradisional untuk mengejar target itu.

Rep: Muhammad Noor Alfian/ Red: Yusuf Assidiq
Salah satu rangkaian acara perayaan Hari UMKM Nasional di Solo.
Foto: Muhammad Noor Alfian
Salah satu rangkaian acara perayaan Hari UMKM Nasional di Solo.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menkop UKM, Teten Masduki, mengungkapkan hanya punya waktu satu tahun menjelang tahun politik untuk memenuhi target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Target tersebut yakni 30 juta UMKM terhubung ke ekosistem digital.

"Target Pak Presiden cukup besar, pada 2024 sebanyak 30 juta UMKM harus terhubung ke ekosistem digital. Hari ini baru 22 juta," kata Teten ketika ditemui di Lokananta, Solo, Sabtu (11/8/2023).

Untuk mengejar target itu, pihaknya harus menyasar kota-kota tingkat kedua di Tanah Air. Selain itu juga menyasar pasar tradisional untuk digitalisasi agar terhubung ke ekosistem.

"Saya dikejar tinggal setahun lagi, begitu tahun politik saya harus mempercepat digitalisasi. Karena itu kita menyasar sekarang secondary city ya termasuk juga pasar tradisional untuk kita digitalisasi untuk bisa mengejar target," ujarnya.

"Karena dengan begitu, juga bisa komplit dengan jaringan ritel modern, pasar modern kalau kita digitalisasi," katanya menambahkan.

Pada bagian lain, Teten menyebut produk lokal harus menguasai pasar Indonesia agar tidak didominasi oleh barang dari luar negeri. "Ini penting kita terus memperkuat produk lokal, bagaimana jenama lokal menguasai pasar Indonesia," tegas dia.

Dikatakan saat ini 53 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jika angka tersebut terus dipertahankan di atas 50 persen, maka tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan di atas lima persen.  

Oleh sebab itu, untuk memperkuat dominasi produk lokal, pihaknya menggandeng Google. "Kami perangi yang jualan lewat online. Saya minta Google jangan mewadahi. Saya juga ingin ajak Google kerja lebih konkrit, yakni mengerjakan SNI digital pada program Smesco agar kita punya ekosistem digital yang permanen," katanya.

Pada kesempatan sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah daerah melakukan upaya assessment untuk kemudian dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha lokal.

"Pengalaman dulu UMKM diusir Satpol PP karena nggak boleh jualan saat pandemi. Kasus lain mereka pada level produksi, begitu bisa produksi ada kebingungan menjual, setelah bisa jual ada order lebih banyak ada problem anggaran, akses permodalan. Itu dua yang utama," jelas Ganjar.

Oleh karena itu, salah satu solusi adalah dibutuhkan creative hub sebagai upaya mendampingi para pelaku UMKM.

"Kami ajak berbagi cerita dan ngobrol, tugas kami mendampingi. Misalnya ada yang tidak lolos kurasi, kami minta mereka belajar dulu di creative hub, kalau sudah bagus baru jual di e-commerce," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement