REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengatakan negaranya berkomitmen menyelesaikan sengketa nuklir dengan negara-negara Besar lewat jalur diplomasi. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers yang disiarkan stasiun televisi.
"Kami selalu ingin semua pihak kembali mematuhi kesepakatan nuklir 2015," kata Amirabdollahian, Senin (14/8/2023).
Perundingan tak langsung antara Washington dan Teheran untuk mengaktifkan kembali Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) mengalami kebuntuan sejak September lalu. Usai gagal menghidupkan kembali kesepakatan itu.
Pada Kamis (10/8/2023) lalu Washington dan Teheran mengatakan mereka meraih kesepakatan. Dana Iran sebesar 6 miliar dolar AS yang dibekukan di Korea Selatan akan dicairkan dan lima warga AS yang ditahan di Iran akan dibebaskan.
Iran mengatakan dalam kesepakatan ini Amerika Serikat (AS) juga akan membebaskan beberapa warga Iran yang ditahan di AS. JCPOA yang biasa disebut sebagai kesepakatan nuklir Iran atau kesepakatan Iran, merupakan perjanjian antara Iran dan P5+1 (lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni Cina, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat ditambah Jerman) bersama dengan Uni Eropa yang dicapai di Wina pada 14 Juli 2015.
JCPOA dirancang untuk memastikan program nuklir Iran akan bersifat damai secara eksklusif. Sebagai imbalannya P5+1 setuju untuk mencabut sanksi ekonomi yang telah diberlakukan pada Iran.
Sementara dalam kesepakatan itu Iran setuju untuk mengurangi stok uraniumnya yang diperkaya hingga 98 persen, membatasi pengayaan uraniumnya menjadi 3,67 persen, dan mengizinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memeriksa fasilitas nuklirnya.
Pada Mei 2018, mantan Presiden AS Donald Trump menarik AS dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Uni Eropa, Cina, Prancis, Jerman, dan Rusia tetap mendukung JCPOA, dan mencoba untuk mempertahankannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika