REPUBLIKA.CO.ID, ALJIR -- Tentara Prancis pada Selasa (22/8/2023) membantah telah meminta izin kepada Aljazair membuka wilayah udaranya untuk operasi militer di Niger. Pernyataan ini muncul setelah radio negara Aljazair pada Senin (21/8/2023) melaporkan tentang perizinan tersebut.
"Staf pertahanan gabungan Perancis membantah membuat permintaan untuk terbang di atas wilayah Aljazair" kata sumber di tentara Perancis.
Radio negara Aljazair, yang biasanya mencerminkan pemikiran resmi, telah melaporkan permintaan izin dari Prancis. Aljazair menentang tindakan militer asing setelah kudeta 26 Juli di Niger. Sebaliknya Aljazair mendukung diplomasi.
Prancis memiliki sekitar 1.500 tentara di Niger yang ditempatkan sebelum kudeta bulan lalu. Prancis belum mengatakan akan melakukan intervensi militer di Niger.
Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) pekan lalu telah menyetujui "Hari-H" atau "D-Day" yang dirahasiakan untuk kemungkinan intervensi militer jika upaya diplomatik gagal. Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune menyuarakan ketakutan Aljazair tentang tanggapan bersenjata.
"Intervensi militer dapat menyulut api seluruh wilayah Sahel dan Aljazair tidak akan menggunakan kekuatan dengan tetangganya," ujar Tebboune.
Kehadiran militer Prancis di Afrika Barat semakin lemah di tengah gelombang kudeta di wilayah Sahel sejak 2020. Pasukan Prancis telah diusir dari Mali dan Burkina Faso dan sentimen anti-Prancis telah berkembang di jalan-jalan di Ibu Kota Niger, Niamey, sejak kudeta 26 Juli. Sementara itu, pengaruh Rusia di wilayah tersebut semakin berkembang.
Aljazair memiliki hubungan yang sulit dengan Prancis, yang merupakan mantan penguasa kolonialnya. Kedua negara itu memperdebatkan keamanan Sahel dan masalah regional lainnya. Termaauk perselisihan tentang sejarah bersama mereka, serta liputan media Prancis tentang Aljazair dan masalah hak asasi manusia.
Sementara itu, Aljazair telah mendorong untuk bergabung dengan kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kelompok BRICS mengadakan pertemuan puncak di Afrika Selatan minggu ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika