REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan menyiagakan sumber daya untuk menghadapi dampak polusi udara terhadap kesehatan warga menyusul peningkatan polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Seusai menghadiri ASEAN Finance-Health Ministers Meeting di Jakarta, Kamis (24/8/2023), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan alat spirometri di puskesmas-puskesmas di daerah dengan tingkat polusi udara tinggi.

Penyediaan alat untuk mengukur volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru itu ditujukan untuk mendukung pendeteksian masalah kesehatan akibat polusi udara. Selain menyediakan alat spirometri di puskesmas, Kementerian Kesehatan menyiagakan petugas untuk menangani masalah kesehatan lingkungan dan dampak polusi udara.

Menteri Kesehatan mengatakan bahwa polusi udara bisa berkontribusi pada peningkatan kasus kanker paru-paru, tuberkulosis, penyakit paru-paru kronis, asma, dan pneumonia. "Di Jakarta sebelum pandemi COVID-19 sekitar 50 ribu orang yang mengalami penyakit tersebut dan sekarang naik hingga 200 ribu kasus. Itu adalah akibat dari polusi udara," katanya.

Ia mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan utamanya bertugas mencegah dan mengatasi dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. "Kemenkes bukan menangani penyebabnya, jadi posisi saya (Kemenkes) adalah mendorong agar sektor di hulu yakni sektor energi, transportasi, lingkungan hidup, supaya bisa mengurangi emisi partikel-partikel ini agar di hilir tekanannya berkurang," katanya.

Budi mengemukakan bahwa masalah polusi udara yang dialami oleh DKI Jakarta dan kota-kota besar di sekitarnya juga terjadi di negara lain. "Yang masih memberikan optimisme di kita adalah, polusi udara sudah terjadi di berbagai negara dan bisa dikendalikan," katanya.

Ia mencontohkan, Tiongkok bisa mengatasi polusi udara dengan baik dan cepat menjelang pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.

Ikuti Whatsapp Channel Republika