Kamis 31 Aug 2023 19:37 WIB

Airlangga tak Terkejut Muhaimin 'Loncat' dari Koalisi Prabowo

Ketum Golkar Airlangga tak terkejut dengar Muhaimin loncat dari koalisi Prabowo.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ketum Golkar Airlangga tak terkejut dengar Muhaimin loncat dari koalisi Prabowo.
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ketum Golkar Airlangga tak terkejut dengar Muhaimin loncat dari koalisi Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menanggapi singkat kabar yang menyebut Partai Nasdem meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu kesepakatannya adalah disepakatinya Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan.

"Kalau politik biasa saja," jawab Airlangga saat ditanya apakah terkejut dengan kabar dipasangkannya Anies dengan Muhaimin, Kamis (31/8/2023) malam.

Baca Juga

Ia sendiri tak menjawab, apakah Muhaimin sudah berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju ihwal berpindahnya mendukung Anies. Menteri Koordinator Perekonomian itu hanya menjawab bahwa hal tersebut akan dibicarakan koalisinya.

"Nanti akan ada pembicaraan. Nanti kita lihat," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mendapatkan informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu (30/8/2023).

"Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ujar Riefky lewat keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," sambungnya menegaskan.

Partai Demokrat sendiri sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai berlambang bintang mercy itu juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.

Untuk menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan lembaga tersebut.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Riefky.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement