Senin 04 Sep 2023 14:03 WIB

Bapanas Dorong Peningkatan Produksi Gabah dan Beras

Sebab secara umum di akhir tahun, tren produksi gabah cenderung menurun.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Fuji Pratiwi
Pekerja mengambil gabah di tempat penggilingan padi di Kasemen, Serang, Banten, Jumat (7/10/2022) (ilustrasi).
Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman
Pekerja mengambil gabah di tempat penggilingan padi di Kasemen, Serang, Banten, Jumat (7/10/2022) (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengajak seluruh pemangku kepentingan perberasan untuk dapat meningkatkan produksi di semester dua hingga akhir 2023. Hal ini disampaikannya dalam keterangan tertulis pada Senin (4/9/2023).

"Demi menjaga stabilitas pangan dan pemulihan ekonomi nasional, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengupayakan peningkatan produksi gabah dan beras di semester kedua ini," ujar Arief.

Baca Juga

Sebab secara umum di akhir tahun, tren produksi gabah cenderung menurun sehingga berpotensi meningkatkan tensi persaingan usaha di lapangan. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan terus meningkatkan produksi dalam negeri sehingga resiko kenaikan harga gabah dan beras bisa diminimalkan. 

Di level penggilingan, para pelaku usaha memerlukan Gabah Kering Panen (GKP) untuk diolah menjadi beras. Beberapa pelaku usaha penggilingan padi mengaku, GKP yang ada saat ini tidak dapat mencukupi kebutuhan operasional, sehingga pabrik tidak bisa beroperasi optimal dan harga GKP terus beranjak naik. Arief berpendapat, kondisi ini harusnya bisa menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya.

"Potensi bangsa kita sebenarnya untuk meningkatkan produksi karena saat ini tidak seimbangnya jumlah kebutuhan GKP penggiling padi, baik skala kecil, menengah, hingga besar. Utamanya semester dua sampai dengan akhir tahun. Jadi mari kita dorong produksi dalam negeri bersama sama," ujar Arief. 

Di lain sisi, NFA telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan kedepan. NFA bersama Pemerintah Daerah juga terus menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah dengan bekerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun asosiasi dan pelaku usaha terkait. 

Sejalan dengan hal itu, kegiatan operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus dilaksanakan melalui jalur ganda, yakni pasar rakyat dan ritel modern. Hal ini dilakukan agar Beras SPHP dapat mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Arief mengatakan, ia optimis harga beras dapat dikendalikan apabila semua pihak bersiniergi dan berkolaborasi, sebab stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah hingga akhir tahun 2023. "Saat ini secured stock 1,54 juta ton, dalam proses pemenuhan 400 ribu ton lagi sebagai bagian dari penugasan ke Bulog dua juta ton," ungkap Arief.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement