Selasa 05 Sep 2023 09:10 WIB

Pengusaha Air Curah Digandeng untuk Tangani Dampak Kekeringan di Bogor

Dilaporkan ada 62.358 KK yang terdampak kekeringan di Kabupaten Bogor.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Irfan Fitrat
Warga mengambil air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/8/2023).
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Warga mengambil air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/8/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, terus berupaya menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Sejauh ini, dilaporkan ada 109 desa di 27 kecamatan wilayah Kabupaten Bogor yang terdampak kekeringan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah terdampak kekeringan, Pemkab Bogor melibatkan sejumlah pihak, termasuk swasta. 

Baca Juga

“Sumber air saya perhatikan siap. Kami juga sudah menggandeng sekitar 20 pihak swasta yang berbisnis di bidang air curah untuk mengoptimalkan suplai air kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa melayani masyarakat dengan maksimal,” kata Bupati Bogor Iwan Setiawan, Senin (4/9/2023).

Iwan menjelaskan, terdata sekitar 62.358 kepala keluarga (KK) atau 210.835 jiwa di 109 desa yang terdampak kekeringan. Terhitung sejak Mei 2023 hingga 3 September 2023, sudah disalurkan bantuan air bersih sebanyak 1.947.000 liter kepada warga terdampak kekeringan.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih bisa mengajukan permohonan lewat saluran yang disediakan pemkab. “Kepada seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan air bersih dapat menghubungi Call Center BPBD di 021-8791-4900 atau bisa di 021-8791-4800 atau nomor WhatsApp di nomor 0812-1010-9002,” kata Iwan.

Iwan meminta jajaran Pemkab Bogor fokus menangani permasalahan kekeringan. Untuk itu, kata dia, pemkab memperkuat tim penanganan kekeringan, yang melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PDAM, Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Belasan kendaraan tangki air milik BPBD dan PDAM disiagakan untuk menyalurkan bantuan air bersih. Didukung kendaraan operasional Damkar, yang bisa dimanfaatkan untuk penyaluran air bersih jika kondisi mendesak. 

“Ini penting karena prediksi dari BMKG kekeringan ini akan berlangsung sampai Oktober 2023 nanti. Pada prinsipnya, kekuatan kita melayani masyarakat sudah siap, baik anggota maupun operasional kendaraannya,” kata Iwan.

Menurut Iwan, penyaluran bantuan air bersih secara rutin merupakan penanganan jangka pendek kekeringan. Ia mengatakan, Pemkab Bogor juga menyiapkan solusi jangka panjangnya. Di antaranya dengan menyiapkan toren atau tempat penampungan air, serta membuat sumur bor di daerah rawan terdampak kekeringan.

Solusi jangka panjang itu disebut melibatkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Iwan mengatakan, pemkab juga mengoptimalkan sosialisasi mengantisipasi bencana kekeringan kepada masyarakat, yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Selain kekeringan, Iwan mengatakan, pada musim kemarau ini juga diwaspadai potensi kebakaran. Mengantisipasinya, kata dia, petugas Damkar berupaya melakukan penyemprotan air secara rutin di lahan yang dinilai mudah terbakar. Termasuk di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga.

“Penyemprotan merupakan deteksi dini yang kita lakukan untuk antisipasi. Jangan sampai ada lahan terbakar, seperti yang terjadi di KBB (TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat) beberapa waktu lalu,” kata Iwan.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement