REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) KH Jeje Zainuddin tidak setuju terhadap usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza Dahniel, yang menghendaki agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah. Karena, menurut dia, radikalisme dan ekstremisme tidak muncul dari rumah ibadah. 

"Kami berpendapat, radikalisme dan ekstremisme bukan muncul dari rumah ibadah," ujar Kiai Jeje kepada Republika.co.id, Selasa (5/9/2023). 

Justru, menurut dia, salah satu faktor utama munculnya radikalisme dan ekstremisme di Indonesia adalah adanya ketidakadilan dan kerusakan moral dalan kehidupab bernegara.  

"Justru ketidak adilan dan kerusakan moral serta etika dari kehidupan bernegara menjadi salah satu sebab utama yang menumbuh suburkan radikalisme dan ekstremisme," ucap salah satu Ketua MUI pusat ini. 

Dia menilai, usulan pengawasan dan pengontrolan aktivitas rumah ibadah oleh pemerintah tersebut juga bisa membuka peluang intervensi negara terhadap hak, kebebasan dan kemandirian rumah ibadah dan aktivitas keagamaan yang dijamin oleh kontitusi.

"Seakan pemerintah harus lebih superioritas dari institusi agama. Pendekatan seperti ini pastinya mendapat reaksi dan resistensi dari pemuka agama," kata Kiai Jeje. 

Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (4/9/2023). Rycko ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika.

Usulan tersebut disampaikan Rycko saat menanggapi pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyinggung kasus karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Menurut Safaruddin, ada juga masjid di BUMN daerah Kalimantan Timur yang selalu mengkritik pemerintah. 

Dari situlah kemudian Rycko mengusulkan agar ada kontrol dari pemerintah terhadap penggunaan tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. "Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan atau kenyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham rafikalisme," kata Kiai Jeje.

Ikuti Whatsapp Channel Republika