Ahad 10 Sep 2023 09:14 WIB

Presiden Jokowi Serukan Penghapusan Dikotomi Negara di KTT G20

Presiden Jokowi menyambut keikutsertaan Uni Afrika dalam G20.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus raharjo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sesi kedua KTT G20 di New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023)
Foto: ANTARA/HO-Biro Pers, Media, dan Informasi Sek
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sesi kedua KTT G20 di New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pengkategorian negara yang terkesan mengotak-ngotakan harus segera diakhiri. Jokowi menuturkan, dengan menjaga solidaritas negara, bisa membantu mewujudkan kehidupan yang damai dan makmur.

Hal ini disampaikan Jokowi saat mengikuti sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).

Baca Juga

“Kita perlu akhiri dikotomi yang mengotak-ngotakan, utara dan selatan, maju dan berkembang, maupun timur dan barat,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana, Ahad (10/9/2023).

 

Presiden pun mendorong kerja sama dan ruang dialog harus terbuka bagi semua pihak dan hak semua negara tidak boleh dikesampingkan, termasuk juga hak negara-negara berkembang. Karena itu, ia menegaskan bahwa Indonesia akan terus menyampaikan suara dan kepentingan negara-negara selatan global.

“Indonesia akan terus menggaungkan suara dan kepentingan Global South, serta mendorong representasi kawasan yang lebih luas. Untuk itu, saya menyambut keikutsertaan Uni Afrika dalam G20 ini,” ujarnya.

Solidaritas global ini juga harus diperkuat di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Salah satunya melalui mobilisasi pandemic fund. “Melalui mobilisasi pandemic fund, komitmen 2 miliar dolar AS perlu kita wujudkan,” kata dia.

Jokowi menilai, kesetaraan juga bisa turut membantu menciptakan dunia yang damai dan makmur. Hal tersebut dapat diciptakan salah satunya melalui keadilan dalam reformasi dan transparansi global. Termasuk soal sistem perpajakan internasional, dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang.

Ia juga mencontohkan, salah satunya dengan mendukung hilirisasi industri yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melakukan lompatan pembangunan. “Karena ini merupakan hak negara berkembang untuk lakukan lompatan pembangunan,” kata dia.

Karena itu, Jokowi mendorong negara-negara G20 agar mendukung partisipasi negara-negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong kerja sama yang setara. “G20 harus mendukung partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif,” kata dia.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement