REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengeklaim bawah anggota Bawaslu Papua Tengah GT (30 tahun) bukan merupakan bagian dari simpatisan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Hal itu disampaikan Bagja terkait perkembangan kasus anggota Bawaslu Papua Tengah yang diduga sebagai (simpatisan) KKB.

"Ada, sudah ada nanti kami sampaikan," kata Bagja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Saat disinggung kapan informasi itu disampaikan, Bagja menyatakan bahwa pihak Mabes Polri yang memiliki wewenang untuk melakukan klarifikasi terkait kasus itu.

"Ada jawaban dari teman-teman Mabes Polri. Sudah ada jawaban dari Mabes Polri, nanti kami sampaikan, karena masih kami baca dulu keseluruhannya," ujarnya.

Adapun data mengenai ihwal tersebut sudah diberikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Meski begitu, sambung dia, hasil pemeriksaan dari BIN belum ke luar. "BIN belum," ucap Bagja.

Pria asal Medan itu menegaskan bahwa GT bukanlah simpatisan KKB. "Bukan, ya," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku sedang mengklarifikasi laporan masyarakat terkait dugaan anggota Bawaslu Papua Tengah GT (30) sebagai simpatisan kelompok kriminal bersenjata (KKB). "Kami lagi klarifikasi kepada yang bersangkutan (GT)," ujar Bagja, Rabu (23/8/2023).

Menurut dia, GT harus diberikan hak jawab untuk meluruskan kabar dirinya merupakan simpatisan KKB. Tidak hanya itu, pria kelahiran Medan ini tengah melakukan pengecekan ke Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian setempat.

"Apakah yang bersangkutan memang diindikasikan termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM)? Ini harus jelas juga, jangan sampai bukan OPM kita tuduh OPM juga," tegasnya.

Bagja mengungkapkan apabila GT nantinya terindikasi sebagai simpatisan KKB, maka Bawaslu akan melaporkan hal itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diberhentikan. "Kami akan mengajukan kepada DKPP untuk memberhentikan yang bersangkutan," ujar Bagja.

Saat disinggung mengenai proses seleksi untuk menjadi anggota Bawaslu kabupaten/kota, ia menjelaskan bahwa ada begitu banyak rangkaian tes yang harus dihadapi. Ia menyebutkan bahwa calon anggota Bawaslu kabupaten/kota harus menghadapi computer assisted test (CAT). Pada tes ini, ada soal mengenai wawasan kebangsaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika