REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pemerintah tidak akan memberikan subsidi tarif atau public service obligation (PSO) untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal ini disampaikannya usai menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun KCJB Halim hingga Stasiun Padalarang.
"Tidak ada subsidi," kata Jokowi saat mencoba kereta cepat, Rabu (13/9/2023).
Meski tak memberikan subsidi tarif, Jokowi memastikan akan ada perhitungan dan kalkulasi sehingga tarif yang ditetapkan tidak terlalu memberatkan masyarakat. Jokowi juga memastikan uji coba gratis kereta cepat tetap akan dilakukan untuk menarik minat masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan kenyamanan dan keuntungan menggunakan moda transportasi ini.
"(Uji coba gratis) Tetap, tetap. Biar orang mencoba, masyarakat mencoba. Dilihat orang kan mesti merasa dulu. Orang pasti mencoba dulu baru menentukan sikap. Belum ngerasain sudah mengomentari. Rasain dulu 350 km per jam seperti apa dari Halim sampai ke Padalarang berapa menit tadi 25 menit. Kalau sampai Tegalluar berapa menit? Coba," jelas Jokowi.
Jokowi menyampaikan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini diperlukan untuk memindahkan transportasi masyarakat dari transportasi pribadi menuju transportasi massal. Sehingga bisa mengurangi kemacetan dan juga polusi udara yang selalu menjadi masalah di kota-kota besar serta telah menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.
Sementara terkait sarana dan prasarana pendukung kereta cepat, Jokowi mengakui penyelesaiannya baru mencapai 92 persen. Meski demikian, menurutnya kereta cepat sudah siap untuk beroperasi pada saat peresmiannya nanti.
"Ya memang belum, baru sisa tadi disampaikan ke saya 92 persen, belum. Nanti kan keretanya sudah siap tinggal dimanfaatkan," ujar Jokowi.
Ia sendiri mengaku optimistis, kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa diresmikan pada awal Oktober 2023 mendatang. Namun, ia menekankan bahwa peresmian pengoperasian kereta cepat nantinya akan diputuskan oleh manajemen kereta cepat, PT KCIC.
"Iya, awal Oktober... Nanti yang menentukan, jangan dipikir nanti saya mengejar-ngejar. Yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat," kata dia.
Terkait keamanan, Jokowi mengatakan bahwa kereta cepat dikerjakan dengan teknologi yang canggih. Ia menyebut, China sendiri sudah mengerjakan kereta cepat hingga sepanjang 48 ribu km.
"Ini kan juga dibuat di RRT itu tidak hanya 10-20 kilo, sudah 48 ribu km. Mereka kan expert di situ," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika