REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jambi fokus mengembangkan ekonomi hijau di daerahnya. Bahkan, masterplan atau rencana induknya telah disusun.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, provinsinya telah menyusun masterplan atau rencana induk peta pertumbuhan ekonomi hijau provinsi Jambi tahun 2021-2045. Peraturan daerah tahun 2023 tentang rencana pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi pun sudah disiapkan.
Ia menyatakan, akan terus menjaga dan mengembangkan berbagai lahan hutan yang ada. Tujuannya memperluas pengurangan emisi karbon dari Jambi.
“Jambi ini memiliki alam yang mengandung karbon di dalamnya, dan mahal harganya. Jambi juga provinsi pertama pilot proyek bio carbon fund, jadi ada potensi bisnis luar biasa,” tutur dia dalam Seminar Nasional yang dipantau secara virtual, Senin (18/9/2023).
Ke depan, sambungnya, bursa karbon menjadi peluang bisnis besar bagi daerah tersebut karena potensi alam Jambi yang masih mendukung. Maka, lanjut Al Haris, para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, pelaku usaha harus memahami betul pengelolaan karbon, terutama terkait pelaporan.
Al Haris menilai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan besar dalam pembinaan sumber daya manusia dalam pengelolaan bursa karbon di daerah. Guna menyambut itu, Pemprov Jambi sudah menyiapkan berbagai regulasi.
"Di antaranya kami dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Diintegrasikan dengan pembangunan rendah karbon," jelasnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, Jambi merupakan daerah yang terbukti dapat melakukan pengurangan emisi karbon. "Ini langsung bisa dimaterialisasikan dengan dukungan bio carbon fund,” ujarnya pada kesempatan serupa.
Sejak 2019, kata dia, Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur mendapat program Bio Carbon Fund dari Bank Dunia karena memiliki hutan luas dan berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon. Ke depan, sambungnya, demi mengejar target penurunan emisi gas rumah kaca, OJK akan segera melakukan program peningkatan kapasitas semua pihak terkait program ini di seluruh Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak.
“Kami siap fasilitasi, dengan peserta dari Sabang sampai Merauke, tentukan siapa yang tepat untuk kita ajak bersama membangun kapasitas bersama. Itu menjadi penentu, kemampuan kita. Ada metodologi yang kita tidak paham, itu bagian yang perlu dipelajari dan dikembangkan,” tutur Mahendra.
Ia menambahkan, OJK berencana memulai perdagangan karbon melalui bursa karbon pada 26 September 2023 mendatang. Agenda itu menandai babak baru upaya besar Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.
Ikuti Whatsapp Channel Republika