REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Ibu Kota harus mengantre sejak subuh untuk mendapatkan bantuan pangan bersubsidi di Jakarta Utara (Jakut). Tidak hanya itu, terdapat pungutan liar (pungli) untuk membuat warga lebih cepat mendapatkan bantuan tersebut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, sebenarnya stok pangan bagi warga mencukupi. "Hasil investigasi atas laporan kasus antrean periode bulan Juli sampai dengan September 2023, ditemukan fakta bahwa stok pangan di lokasi terkait masih tersisa atau cukup," kata Eli saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis (21/9/2023).

Eli menjelaskan, lokasi distribusi untuk mengatasi antrean yang menumpuk akan ditambah. Dengan begitu, semua warga bisa rata mendapatkan bantuan tersebut. "Direncanakan penambahan lokasi distribusi untuk mengurangi penumpukan massa atau antrean," ucap Eli.

Dia menambahkan, petugas sudah mensosialisasikan agar masyarakat datang pukul 07.00, dan pembagian  pangan berlangsung pukul 09.00 sampai 16.00 WIB. "Mekanisme pendistribusian pangan memberikan informasi kepada penerima manfaat melalui pengumuman yang dipasang dan berisi informasi jadwal layanan atau pembagian nomor antrean dan waktu transaksi yang diberikan," kata Eli.

Diketahui, terdapat dugaan pungli di antrean subsidi pangan murah di kawasan Jakut. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menindak pelaku pungli tersebut. Dia mengaku juga menerima laporan dari masyarakat terkait mengantre subsidi pangan murah dari pukul 04.00 WIB.

Heru pun mengimbau agar petugas membuka antrean pukul 08.00 WIB. "Terus katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," kata Heru kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (18/9/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika