REPUBLIKA.CO.ID, MANILA --- Filipina sedang menjajaki opsi-opsi hukum terhadap Cina dengan menuduh Negeri Tirai Bambu melakukan perusakan terumbu karang di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Cina Selatan. Walaupun tuduhan ini telah dibantah oleh Beijing sebagai sebuah upaya untuk "menciptakan drama politik".
Kementerian Luar Negeri Filipina pada hari Kamis (21/9/2023) malam mengatakan bahwa mereka sedang menunggu penilaian dari berbagai lembaga mengenai tingkat kerusakan lingkungan di Iroquois Reef di kepulauan Spratly dan akan dipandu oleh Jaksa Agung Menardo Guevarra.
Filipina sedang mempelajari kemungkinan untuk mengajukan kasus hukum kedua di hadapan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag, kata Guevarra pada hari Jumat (22/9/2023). Filipina memenangkan kasus pertamanya, yang diajukan pada tahun 2013, yang menentang klaim Cina atas wilayah tersebut.
Studi ini "tidak hanya didorong oleh dugaan perusakan terumbu karang, tetapi juga oleh insiden-insiden lain dan situasi keseluruhan di Laut Filipina Barat", kata Guevarra kepada Reuters.
Ia juga menambahkan bahwa sebuah laporan dan rekomendasi akan dikirim ke Presiden Ferdinand Marcos Jr dan kementerian luar negeri. Manila mengacu pada bagian Laut Cina Selatan yang diklaimnya sebagai Laut Filipina Barat.
"Kementerian Luar Negeri juga siap untuk berkontribusi dalam upaya ini," kata Kementerian Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan.
"Oleh karena itu, negara-negara yang memasuki ZEE dan zona maritim Filipina juga berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut kita," katanya.
Langkah apa pun untuk menempuh jalur arbitrase akan sangat kontroversial setelah kemenangan penting Filipina pada tahun 2016. Sebelumnya Manila menang dalam sebuah kasus melawan Cina yang menyimpulkan bahwa klaim kedaulatan Beijing atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional.
Iroquois Reef dekat dengan Reed Bank, di mana Filipina berharap suatu hari nanti dapat mengakses cadangan gas, sebuah rencana yang diperumit oleh klaim Cina atas wilayah tersebut.
Cina, yang menolak mengakui keputusan tahun 2016 dan telah berkali-kali menyinggung kasus ini oleh negara-negara Barat, membantah klaim perusakan terumbu karang yang terbaru.
"Kami mendesak pihak terkait di Filipina untuk berhenti membuat drama politik dari fiksi," kata kedutaan besar Cina di Manila pada hari Kamis malam, mengutip juru bicara kementerian luar negeri China, Mao Ning.
Penjaga pantai dan angkatan bersenjata Filipina pada awal pekan ini melaporkan "kerusakan parah yang terjadi pada lingkungan laut dan karang" di Iroquois Reef, di mana dikatakan bahwa 33 kapal Tiongkok telah ditambatkan pada bulan Agustus dan September.
Mereka menggambarkan kapal-kapal tersebut, yang biasanya merupakan kapal pukat ikan, sebagai "milisi maritim" dan mengatakan bahwa mereka memanen karang. Karang di Laut Cina Selatan telah digunakan untuk batu kapur dan bahan bangunan, obat-obatan tradisional, dan bahkan cinderamata dan perhiasan.
Cina telah menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah Spratly dengan serangkaian pulau buatan yang dibangun di atas terumbu karang yang terendam, beberapa di antaranya dilengkapi dengan landasan pacu, gantungan kapal, radar, dan sistem rudal. Tak hanya Cina, Vietnam, Malaysia, dan Filipina juga menduduki pulau-pulau di kepulauan ini, yang tumpang tindih dengan ZEE beberapa negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika