REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR mendukung kebijakan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang memecat Kepala SDN Cibeureum 1, Nopi Yeni. Pemecatan tersebut dilakukan Bima atas dasar laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Nopi.
Menurut Bima, pemecatan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Adapun Nopi tidak terima dengan keputusan itu. Dia pun menggugat balik Bima dengan membawa masalah itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay pun membela keputusan Bima
"Dari penjelasan Bima Arya, pemecatan itu sudah sesuai aturan. Bahkan, sebelumnya pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan. Katanya, kepsek tersebut telah mengakui menerima uang secara ilegal. Karenanya, inspektorat memberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi tegas," ujar Saleh dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (23/9/2023)
Menurut Saleh, dalam menyikapi masalah itu, semestinya langkah Bima diapresiasi. Dia heran wakil ketua umum DPP PAN tersebut malah dituduh mencari popularitas. Pasalnya, Bima telah mengabdi hampir 10 tahun untuk Kota Bogor.
Selama itu, kata Saleh, tidak ada yang menyebut Bima cari popularitas. "Kenapa malah di kasus ini ada tuduhan seperti itu? Justru, yang perlu ditanya adalah apa maksud orang yang menuduh itu? Ada agenda tersembunyi? Atau malah ada target politik yang tersembunyi?" ujar Saleh.
Menurut Saleh, jika memang Bima mencari popularitas semestinya tidak melalui jalur itu. Ada banyak isu lain yang lebih mencuri perhatian publik. Tetapi justru tidak dilakukan. Saleh menegaskan, keputusan Bima memecat kepada sekolah lantaran menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Apalagi, keputusan Bima dibuktikan dengan dukungan dari wali murid, yang disampaikan secara terbuka. Pun tindakan kepala sekolah memecat guru honorer Mohamad Reza Ernanda, yang melaporkan adanya pungli, malah merupakan penyalahgunaan wewenang.
"Dan sebelum kejadian ini, jauh-jauh hari Bima Arya telah banyak juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan siswa baru. Khususnya, sistem PPDB yang banyak disoal dan dikritik masyarakat," ujar Saleh
