REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MKHP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ishartini mengatakan proses transisi UPT terus dilakukan setelah dibentuknya Badan Karantina Indonesia. Transformasi yang dilakukan meliputi SDM, aset, program dan anggaran. 

"Dalam proses transisi ini kita sedang menghitung ulang, pertama jumlah SDM, mana yang memiliki jabfung PHPI, PHPI itu Pengendali Hama Penyakit Ikan, mana yang inspektur mutu, sudah kita petakan sehingga PHPI akan ikut ke badan karantina, yang lain tetap di KKP. Karena KKP Badan Pengendalian Pengawasan Mutu itu sudah eksis sudah punya perpres," kata Ishartini dalam sambutannya di Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Yogyakarta, Maguwoharjo, Sleman, Rabu (27/9/2023).

Kemudian terkait aset, Ishartini mengatakan bahwa KKP memiliki 47 UPT Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM). Sebanyak 46 di antaranya terdapat di daerah, sedangkan 1 UPT berada di pusat. Ishartini mengatakan saat ini tengah dilakukan proses inventarisasi UPT-UPT mana yang akan dijadikan kantor pelayanan karantina dan mana yang akan jadi kantor pelayanan mutu.

"Yang heavy-nya banyak melayani mutu seperti contoh Medan, Belawan itu banyak UPI (unit pengolahan ikan) dan terkait mutu karena lalu lintasnya di bandara, itu sedang kami inventarisir, namun ini belum ada putusan karena semua harus dibahas dengan teman-teman di Kemenpan RB. Termasuk nanti kalau anggaran kita akan bersama, nanti 2024 baru kita pisah anggarannya," ucapnya.