REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam tata kelola laut global melalui partisipasi aktif dalam Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Ocean Conference/UNOC) ke-3 yang berlangsung di Nice, Prancis, pada 9–13 Juni 2025. Dalam forum yang diikuti 149 negara ini, Indonesia mendorong penguatan kolaborasi internasional melalui pendekatan blue diplomacy untuk menjaga kelestarian laut dan mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan.
“Beliau (Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono) menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem multilateral dan UNCLOS sebagai dasar hukum utama tata kelola laut global,” kata Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana, di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Sementara itu, Trenggono menegaskan pentingnya kerja sama global dalam menghadapi tantangan seperti pemanasan laut, peningkatan keasaman laut, berkurangnya stok perikanan, dan pencemaran laut. “Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan melalui aksi nyata dalam kebijakan ekonomi biru yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Menteri Trenggono.
Ia menyebutkan, kebijakan ekonomi biru mencakup perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045, perikanan berbasis kuota yang bertanggung jawab, akuakultur berkelanjutan, pengawasan ekosistem pesisir, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik laut.
“Indonesia mendorong kerja sama global yang lebih kuat dalam penguatan kapasitas, open science, riset laut, dan alih teknologi. Indonesia juga memelopori inovasi pendanaan seperti Indonesia Coral Reef Bond dan Global Blended Finance Alliance serta prakarsa Ocean 20 yang diluncurkan dalam Presidensi G20,” jelasnya.
Indonesia juga mengambil langkah nyata seperti perluasan kawasan konservasi laut (Marine Protected Areas), praktik perikanan berkelanjutan, hingga penguatan tata ruang laut nasional yang akan ditetapkan pada 2025. Berbagai komitmen Indonesia, termasuk ratifikasi BBNJ Agreement, turut disampaikan.
“Semua didasarkan pada kebijakan ekonomi biru yang selalu ditekankan oleh Bapak Menteri,” tambahnya.
Indonesia turut memperkenalkan Coral Reef Bond, hasil kerja sama dengan Bank Dunia, sebagai instrumen inovatif nonutang pertama untuk konservasi terumbu karang. “Ini mendukung pencapaian SDGs 14 dan menunjukkan peran kepemimpinan Indonesia dalam inovasi pembiayaan kelautan,” katanya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika