REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jose Rizal kembali terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) pada Musyawarah Nasional pertama organisasi pengusaha bumiputera (pribumi) yang digelar di Hotel Millennium Sirih, Jakarta Pusat pada 29-30 September 2023 lalu. Ia akan menjabat selama periode 2023-2028.
Sebelumnya, Jose pun menjadi pemimpin Asprindo pada periode 2018-2023. Pengusaha di bidang jasa kontraktor sekaligus inisiator organisasi ini terpilih secara aklamasi setelah seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menerima pertanggungjawaban sebagai ketua umum periode 2018-2023.
Dirinya menyatakan, siap kembali memimpin Asprindo. "Saya siap bekerja dan menggerakkan seluruh DPW di setiap provinsi di Indonesia. Saya harus memastikan, visi Asprindo berjalan dan terimplementasi sebagaimana yang diikhtiarkan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Senin (2/10/2023).
Jose mengakui, periode pertama Asprindo belum optimal. Salah satunya karena pandemi Covid-19 yang cukup panjang membatasi ruang gerak konsolidasi.
Akibatnya, kata dia, sebagian usaha anggota Asprindo melambat. Jose mengungkapkan, ada beberapa DPW yang masih pasif dan ada DPC yang belum terbentuk di kabupaten/kota.
Ia bertekad mempercepat penyelesaian organisasi dan membentuk database lengkap terkait pengusaha bumiputera. "Kita berlomba dengan waktu. Lihat sekarang, pengusaha pribumi terpinggirkan. Sumber daya alam Indonesia dikuasai asing," katanya.
Jose menuturkan, Asprindo yang memiliki visi menjadikan pengusaha bumiputera menjadi tuan di negeri sendiri, bukan dimaksudkan membuat dikotomi pribumi-nonpribumi, apalagi politik identitas. Sebaliknya, ini demi mendorong pengusaha bumiputera agar bisa lebih kuat, bisa mendapatkan kue ekonomi lebih besar, dan bisa bersaing secara adil dengan pengusaha dari warga keturunan yang notabene menguasai perekonomian Indonesia.
"Kita bukan mau mengecilkan yang besar, tapi kita ingin sama-sama besar. Visi ini bisa diwujudkan salah satunya dengan berserikat dan berkumpul, menyatukan visi, sekaligus menyerukan ke pemerintah agar peduli dan mau mengoreksi kebijakan untuk pengelolaan ekonomi yang lebih berkeadilan," jelas Jose.