REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menetapkan status tanggap darurat kekeringan, menyusul terjadinya dampak kekeringan yang semakin meluas.
"Dampak kekeringan yang terjadi di Pati sudah memungkinkan untuk ditetapkan status tanggap darurat kekeringan selama 14 hari mulai 3 Oktober 2023," kata Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di sela rapat tanggap darurat kekeringan di Ruang Joyo Kusumo, di Pati.
Apalagi, kata dia, musim kemarau yang tak kunjung berhenti, mengakibatkan berbagai desa di Kabupaten Pati mengalami kekeringan. Untuk menanggulangi kekurangan air bersih, pemkab telah mengirimkan bantuan ke beberapa desa terdampak sejak Juli 2023 lalu.
Ia mengungkapkan pengiriman bantuan air bersih ke beberapa desa sudah dilaksanakan dan sampai saat ini tak hanya berasal dari Pemkab Pati saja. Beberapa elemen masyarakat, perusahaan swasta melalui program CSR maupun organisasi juga sudah mengirimkan bantuan air bersih.
Saat ini, jelas dia, di wilayah Pati yang berpotensi kekurangan air bersih berjumlah 94 desa, serta yang sudah ditangani berjumlah 70 desa. Ditegaskan kebutuhan air bersih semakin meningkat, sehingga perlu adanya penanganan.
Bahkan, hampir 80-90 hektare sawah-sawah di Pati tidak bisa ditanami. "Kami perlu mengambil sikap, kaitannya dengan langkah-langkah tanggap darurat bencana ini dan banyak hal yang harus dilakukan," ujarnya.
Hingga saat ini, kata Henggar, penyaluran air bersih sudah mencapai 561 tangki untuk 109.660 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan.
"Mulai Selasa (3/10/2023) hingga 14 hari ke depan ditetapkan sebagai tanggap darurat kekeringan Kabupaten Pati. Pemkab juga melakukan pendistribusian bantuan pangan sebanyak 100 ton beras kepada masyarakat terdampak," kata dia.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati, Martinus Budi Prasetyo menambahkan, dampak kekeringan memang sangat memprihatinkan, karena banyak sumur warga yang mulai mengering. Di beberapa tempat, sumber air yang dimiliki warga juga tidak layak konsumsi karena payau.
Bencana kekeringan mulai dirasakan sejak akhir Juli 2023 dan warga masih membutuhkan bantuan air bersih. Sedangkan pendistribusian air bersih selama ini berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dan bantuan masyarakat.