REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, kebijakan impor beras harus melihat produksi dalam negeri. Erick menyebut program impor tidak bisa berjalan sendiri dengan mengabaikan produksi dalam negeri.
Erick menilai semua itu acapkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat. "Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasian rakyat, kasian petani, kalau 'pemainnya' begitu-begitu saja selalu cari uang cepat, nah ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," ucap Erick.
Guru Besar IPB, Prof Dwi Andreas Santosa sependapat dengan ide Menteri Erick mengenai satu data ketika pemerintah hendak mengambil keputusan mengenai impor beras. Diakui Ketua Umum AB2TI (Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia), selama ini dalam melakukan impor beras, pemerintah memiliki pertimbangan tertentu.
Namun kerap kali ketika kebijakan impor yang dibuat pemerintah salah, baik itu waktu maupun jumlah. Andreas menilai keputusan impor beras harusnya diputuskan pada Agustus setelah tahu perkiraan produksi beras.
“Pemerintah seharusnya memiliki data stok beras nasional selama tiga bulan. Data beras nasional terdiri dari produksi, stok yang dimiliki pemerintah di Bulog, stok beras yang dimiliki petani, konsumen, penggilingan dan pedagang. Jika pemerintah memiliki data yang presisi mengenai stok beras nasional, diharapkan pemerintah memiliki perencanaan yang baik dalam melakukan impor beras. Tata kelola impor beras harus diperbaiki sehingga tak merugikan petani,” kata Andreas.
Berdasarkan data yang dimiliki Andreas menyebutkan harga beras dari Juni 2022 hingga September 2023 terus mengalami peningkatan. Rata-rata dari periode tersebut kenaikannya sudah mencapai 19,6%. Kenaikan harga beras ini dinilai Andreas masih dapat diterima dan tidak memberatkan beban masyarakat. Jika melihat harga beras ditingkat petani periode Juni 2022 hingga September 2023 sudah mengalami kenaikan 50,4%. Kenaikan harga gabah kering panen di periode yang sama mengalami kenaikan 83,6%.
Dampak cuaca ekstrem saat ini dinilai Andreas akan mempengaruhi penurunan produksi padi di Indonesia sebesar 5% atau setara 1,5 juta ton beras. Dengan beras impor yang sudah masuk sebesar 1,6 juta ton, 400 ribu ton yang belum masuk dan sisa impor tahun lalu 300 ribu ton, Andreas menilai stok beras di Indonesia saat ini sangat cukup hingga panen raya tahun 2024. Andreas menduga kenaikan harga beras yang saat ini terjadi di pasar akibat kepanikan di pasar.
“Kenaikan harga beras yang saat ini terjadi tidak perlu kita khawatirkan. Saat ini petani tengah menikmati harga gabah kering panen yang sangat baik," kata dia.
Andreas menjelaskan, survei AB2TI tahun lalu harga gabah kering panen hanya Rp 5.667 per kilogram. Saat ini harga gabah kering panen mencapai Rp 7500 perkilogram.
Selama ini, kata dia, biaya produksi beras di petani sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jika harga beras ditingkat petani tinggi mereka semangat untuk menanam.
"Karena petani semangat menanam saya pastikan produksi padi tahun depan akan meningkat. Saya berharap pemerintah dapat menjaga harga beras ini tetap baik. Namun kalau pemerintah jor-joran impor, akan membuat harga padi pada tahun depan akan jatuh dan petani engan menanam,” ucap Andreas.
Langkah pemerintah untuk dapat membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan beras dinilai Andreas merupakan langkah yang tepat Sebab masyarakat miskinlah yang sangat terdampak akibat kenaikan harga beras yang saat ini terjadi. Operasi pasar yang dilakukan pemerintah melalui Bulog dinilai Andreas juga dapat meredam kepanikan masyarakat akibat harga beras yang merangkak naik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika