Rabu 18 Oct 2023 18:32 WIB

Komisi I DPRD Jabar Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang di Pemilu 2024

Politik uang hanya akan merusak demokrasi dan menyuburkan korupsi.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Tolak politik uang. (ilustrasi). Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengajak masyarakat menolak money politic atau politik uang.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Tolak politik uang. (ilustrasi). Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengajak masyarakat menolak money politic atau politik uang.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengajak masyarakat menolak money politic atau politik uang. Bedi Budiman pun, mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, publik figur dan semua pihak menyerukan sekaligus mensosialisasikan tolak politik uang.

“Politik uang harus dilawan, harus terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang itu berbahaya, dan ini tugas kita bersama untuk mensosialisasikannya,” ujar Bedi Budiman, kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Baca Juga

Bedi Budiman mengatakan, politik uang sangat berbahaya karena ujungnya hanya akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongannya. Nantinya, pemimpin atau wakil rakyat yang disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan pemimpin atau wakil rakyat yang tak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin atau wakil rakyat. 

Politik uang juga, kata dia, merusak Pemilu dan demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu karena kembali lagi politik uang politik yang berbiaya mahal. 

“Politik uang politik berbiaya mahal, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pimpinan atau wakil rakyat yang jauh dari kapasitasnya,” katanya. 

Oleh sebab itu, kata dia, politik uang harus dilawan bersama-sama. Kampanye anti politik uang harus dimasifkan kembali, dan instrumen pengawasan harus lebih ketat dalam mengawasi politik uang. Apalagi Jabar menempati posisi ketiga provinsi paling tinggi tingkat kerawanan politik uang. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement