REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan alasan perlakuan berbeda terhadap kader partai moncong putih, yaitu Budiman Sudjatmiko dan Effendi Simbolon yang mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Keduanya langsung dipecat DPP PDIP.
Sikap tegas PDIP kini tidak muncul ketika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo. Hingga kini, PDIP tidak memecat Gibran yang sudah diusung Partai Golkar menjadi cawapres dan disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Rudy pun beralibi, ada perbedaan mekanisme partai yang diterapkan dalam menyikapi kasus kader. Menurut dia, Budiman langsung dipecat karena pernah menjadi anggota DPR, sedangkan Gibran hanya seorang dengan level wali kota. Menurut dia, Gibran bukan orang pertama yang tidak tegak lurus ke PDIP.
"Beda (Budiman dan Gibran) karena (Budiman di) DPR RI bos. Kalau tingkat kepala daerah, itu hal biasa. Saya selalu berikan contoh, dulu waktu Pak Bibit Waluyo dicalonkan PDIP terus dicalonkan Golkar, terus Sri Ningsih jadi bupati dari PDIP mencalonkan lagi dari Gerindra. Banyaklah yang seperti itu," kata Rudy di kediamannya, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (27/10/2023).
Kendati hak memecat ada di DPC PDIP Kota Solo, Rudy mengaku tidak akan menggunakan kewenangan itu kepada Gibran. Dia lebih memilih menunggu agar Gibran mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP sebagai syarat maju wali kota Solo 2020.
"Saya tidak akan memecat, namun etika ketika Mas Gibran mau mencalonkan (dulu sebagai Wali Kota) kan harus punya KTA. Melalui ranting PAC, DPC Keluarkan KTA sarana untuk mendaftar sebagai wali kota. Dulu saya sudah menyampaikan tegak lurus sesuai dengan aturan partai," kata eks wali kota Solo tersebut.
Disinggung mengapa PDIP bersikap terlalu lunak kepada Gibran, Rudy mengaku tak ambil pusing dengan anggapan tersebut. "Lha ngapain kok terlalu lunak. Biarin dianggap terlalu lunak beneran, potongan preman bisa lunak," katanya menegaskan.
Rudy juga mengaku telah mengirimkan pesan untuk bisa bertemu langsung dengan Gibran. Jika terwujud, ia ingin Gibran mengembalikan KTA dan mundur sebagai kader PDIP. Hanya saja, pesan yang dikirimkan ke Gibran maupun ajudan masih belum dibalas.