REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berharap pembangunan infrastruktur yang massif dan merata dapat menjadi modal Indonesia terbebas dari kategori negara berpendapatan menengah. Selain itu, sektor konstruksi juga diharapkan dapat memberikan multiplier effect kepada pertumbuhan ekonomi maupun lapangan pekerjaan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Opening Ceremony Konstruksi Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta. Airlangga memaparkan lapangan usaha konstruksi pada triwulan kedua 2023 mampu tumbuh mencapai 5,23 persen (yoy) dan berkontribusi 9,43 persen bagi PDB serta menjadi salah satu penopang utama PDB.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 telah ditetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun yang diarahkan mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan. Pun demikian, pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaannya harus berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam (SDA), kerentanan bencana, dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
“Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dapat diwujudkan tidak hanya dengan penerapan berbagai teknologi ramah lingkungan, namun juga dengan efisiensi penggunaan sumber daya, penciptaan inovasi, dan pelibatan masyarakat setempat dalam berbagai proses konstruksi," kata Menko Perekonomian.
"Kondisi tersebut menuntut adanya transformasi proses konstruksi tradisional menjadi proses modern dengan sentuhan teknologi digital pada setiap bagian proses konstruksi,” ujar dia menambahkan.
Airlangga menyebut, dibandingkan sektor perbankan maupun sektor lainnya, konstruksi merupakan salah satu sektor yang belum banyak mengadopsi teknologi digital. Industri konstruksi dalam sepuluh tahun terakhir masih sangat bergantung pada model bisnis yang lama atau berusia puluhan tahun.
“Sehingga, kita harus mulai mengadopsi dan membiasakan digitalisasi pada perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan, serta pengambilan keputusan yang lebih berbasis data,” ujarnya.
Upaya yang dilakukan pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari para pelaku usaha di sektor konstruksi. Dari sektor industri baja ringan, Vice Presiden PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group), Stephanus Koeswandi, menilai ada dua hal yang harus menjadi catatan penting dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.
Pertama berkelanjutan dalam kelestarian lingkungan dan kedua berkelanjutan secara ekonomi. Kedua catatan penting ini menurutnya harus berjalan beriringan.
“Saya sangat setuju dengan upaya pembangunan berkelanjutan seperti yang disampaikan pemerintah tadi. Jadi ada dua hal yang di-note ya. Berkelanjutan secara ekonomi dan berkelanjutan untuk lingkungan. Kita tidak bisa mementingkan salah satunya saja. Jadi harus berjalan beriringan," ucapnya.
"Kita tidak bisa mengejar target zero emission 2050 dengan menghentikan roda perekonomian," kata pimpinan perusahaan penghasil baja ringan terbesar di Indonesia itu menambahkan.
Untuk itu Stephanus menyebut, pelaku usaha konstruksi harus terus berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar pembangunan yang berkelanjutan, baik itu untuk lingkungan dan peningkatan perekonomian bisa terwujud. Inovasi-inovasi ini yang kemudian dipamerkan oleh Tatalogam Group dalam pameran Konstruksi Indonesia 2023 kali ini. Adapun salah satu inovasi yang terus mereka kembangkan adalah produk Domus Fasttrack.
Ikuti Whatsapp Channel Republika